
(Vibizmedia – Jakarta) Perputaran dana perjudian online pada semester I-2026 tercatat mengalami penurunan sebesar 12,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan tersebut menjadi salah satu indikator adanya kemajuan dalam langkah pemerintah memberantas praktik judi online. Meski demikian, besarnya nilai transaksi yang masih berlangsung menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antarlembaga, terutama dengan aparat penegak hukum.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan bahwa pemberantasan judi online tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja sama yang erat antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), agar langkah pencegahan di ruang digital berjalan beriringan dengan penindakan terhadap pelaku dan jaringan kejahatan.
Hal tersebut disampaikan Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber yang berlangsung di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Meutya, pemblokiran situs perjudian saja belum cukup untuk memberantas praktik ilegal tersebut. Pemerintah juga harus membongkar jaringan operasional, menindak para pelaku, serta menghentikan aliran keuangan yang menjadi sumber pendanaan aktivitas judi online.
Ia menjelaskan, Kemkomdigi memiliki peran dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap aktivitas di ruang digital, sementara Polri bertanggung jawab menjalankan proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Meutya mengingatkan bahwa penutupan akses terhadap situs perjudian tidak akan memberikan hasil optimal apabila bandar dan jaringan di baliknya masih memiliki kekuatan finansial untuk kembali menjalankan aktivitas tersebut.
Salah satu langkah konkret penegakan hukum ditunjukkan melalui pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas judi online oleh Bareskrim Polri pada 16 November 2026. Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik telah memblokir 322 rekening perbankan dan menyita aset senilai sekitar Rp28 miliar.
Pengungkapan ini memperlihatkan pentingnya penelusuran transaksi keuangan, rekening penampung, serta identifikasi pihak-pihak yang berada di balik pengoperasian jaringan perjudian online.
Tantangan lainnya adalah karakteristik jaringan perjudian online yang beroperasi lintas negara. Hasil pemantauan Kemkomdigi dan informasi dari pengungkapan kasus kepolisian menunjukkan bahwa infrastruktur yang digunakan oleh jaringan tersebut tersebar di sejumlah negara, termasuk Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia.
Di sisi lain, para pelaku memanfaatkan beragam sarana pembayaran untuk menyamarkan transaksi ilegal. Modus yang ditemukan antara lain penggunaan QRIS hingga rekening milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Meutya menilai, penggunaan rekening UMKM oleh jaringan perjudian menjadi persoalan tersendiri karena tindakan pemblokiran yang tidak didahului pemeriksaan secara cermat berpotensi mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.
Ia menegaskan bahwa penanganan rekening yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha masyarakat.
Untuk itu, Meutya mendorong peningkatan kolaborasi Kemkomdigi dan Polri dalam memperkuat kapasitas investigasi digital, mempercepat pertukaran data dan informasi, serta mengidentifikasi jaringan kejahatan yang memanfaatkan infrastruktur teknologi dan berbagai layanan pembayaran.
Melalui koordinasi yang semakin solid, pemerintah berharap pemberantasan judi online dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pembatasan akses terhadap konten perjudian, tetapi juga diarahkan untuk membongkar jaringan pelaku, menindak bandar, dan memutus aliran dana yang menopang operasional kejahatan digital.








