
(Vibizmedia – Jakarta) Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerima sekitar 600.000 laporan pengaduan terkait penipuan digital. Dari berbagai kasus tersebut, total kerugian yang dialami masyarakat diperkirakan mencapai Rp9,3 triliun. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital dan melakukan transaksi keuangan secara daring.
Nezar menyampaikan hal tersebut dalam audiensi dengan perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). Ia menilai, di balik semakin baiknya konektivitas digital Indonesia, terdapat tantangan baru berupa meningkatnya ancaman kejahatan siber, khususnya penipuan yang menyasar pengguna layanan digital.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur teknologi yang aman dan andal harus disertai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keamanan siber. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengguna platform digital, perlu memiliki kesadaran untuk mengenali berbagai modus kejahatan serta memahami langkah-langkah perlindungan ketika menggunakan layanan digital dan melakukan transaksi.
Nezar menegaskan, aspek keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyedia infrastruktur, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital dapat berlangsung secara lebih aman dan terhindar dari berbagai potensi penyalahgunaan.
Sebagai langkah pencegahan, pemerintah juga memperkuat pengawasan dari sisi hulu melalui penerapan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler. Regulasi ini mewajibkan calon pelanggan menggunakan identitas biometrik dalam proses registrasi kartu SIM.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memastikan setiap nomor seluler terhubung dengan identitas pengguna yang dapat diverifikasi secara lebih akurat. Nezar menjelaskan bahwa pemanfaatan data biometrik diharapkan mampu mempersempit peluang penggunaan nomor telepon untuk aktivitas ilegal maupun berbagai bentuk kejahatan digital.
Pemerintah berharap kombinasi antara penguatan regulasi, peningkatan akurasi verifikasi identitas, serta edukasi keamanan siber dapat menekan angka penipuan digital. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang lebih terpercaya, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan konektivitas dan layanan keuangan digital dengan aman.








