(Vibizmedia – Nasional) Berawal dari banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap sektor pelayanan publik di tanah air, Presiden mendorong agar Badan Layanan Umum (BLU) meningkatkan diri agar tidak tertinggal oleh instansi swasta.
BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi dan efektivitas.
Dalam pembukaan rapat koordinasi penetapan dan penyerahan apresiasi BLU, Presiden menyampaikan bahwa untuk meningkatkan diri, perlu adanya langkah-langkah perbaikan agar sentra-sentra pelayanan publik tidak ditinggal oleh rakyat.
Presiden menambahkan bahwa saat ini masyarakat sudah semakin kritis dalam merespon pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Tak jarang mereka menyalurkan keluhan tersebut ke sosial media mengenai pelayanan yang mereka anggap kurang profesional, ungkapnya Selasa (22/11).
Keluhan-keluhan rakyat seperti ini yang membuat sentra-sentra pelayanan yang disediakan instansi pemerintah makin kalah bersaing dengan layanan yang diberikan oleh swasta. Ini fakta yang harus kita terima, terangnya.
Untuk itu, Presiden menekankan bahwa kunci untuk memperbaikinya adalah kemauan untuk berubah dan kemauan untuk berbenah. Menurut Presiden, era keterbukaan dan persaingan seperti sekarang ini dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki diri.
Dengan kompetisi, keterbukaan yang ada, perubahan, maka saat ini bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kita tidak kalah dengan bank-bank asing. Justru memenangi persaingan itu, baik di sisi pelayanan dan keuntungan, semua menang, ungkap Presiden.
Dalam acara tersebut, terdapat 4 Kementerian/Lembaga yang menaungi penetapan BLU baru yaitu Kementerian Pertahanan dengan penetapan BLU 1 Rumah Sakit, Kementerian Perhubungan dengan penetapan BLU 1 Balai Kesehatan dan 9 Balai Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan penetapan BLU 1 Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, dan Polri dengan penetapan BLU 11 Rumah Sakit.
Presiden berharap dengan adanya penetapan BLU baru tersebut agar dapat dipandang sebagai sebuah momentum untuk menerapkan tata kelola manajemen yang lebih efisien dan lebih produktif. Karena dengan format BLU, sektor pelayanan publik akan memiliki ruang otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.
Tapi ingat fleksibilitas itu bukan tujuan, karena fleksibilitas merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan pada rakyat. Jangan sampai berlomba-lomba menjadi BLU tapi pelayanan tidak ada perbaikan, terangnya.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan kepada seluruh instansi BLU untuk dapat menjalankan prinsip-prinsip bisnis yang sehat dengan pengelolaan secara korporasi. Namun, tetap tidak kehilangan misinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan sekedar mencari keuntungan.
Dengan demikian, perubahan ke BLU diharapkan bukan hanya akan membuat layanan pada masyarakat menjadi semakin baik tapi juga tetap menjaga tanggungjawab publik dengan tarif yang dapat terjangkau oleh masyarakat, ungkapnya.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 dan pasal 69 menjadi dasar instransi pemerintah untuk menetapkan pengelolaan keuangan BLU.
Dalam acara tersebut, Presiden juga memberikan penghargaan berupa Plakat Apresiasi kepada 3 Kementerian berprestasi yaitu, Kementerian Kesehatan sebagai Pelopor Penerapan Pengelolaan Keuangan BLU dan Tata Kelola yang Baik, Kementerian Agama sebagai Penyedia Layanan BLU dengan Akses yang Terjangkau dan Kementerian Perhubungan sebagai Pendorong Kemandirian BLU.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
