(Vibizmedia – Nasional) Presiden terus memberikan dukungannya terhadap penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sampai dengan saat ini, melalui segala upaya pemberantasan korupsi yang masih terus dilakukan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada pada peringkat ke-88.
Dalam pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) tahun 2016 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12), Presiden menyampaikan bahwa berdasarkan data yang diterimanya sampai dengan saat ini, terdapat sebanyak 122 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon I sampai eselon III, serta 14 hakim yang sudah dipenjara karena korupsi.
Presiden sampaikan bahwa penangkapan tersebut bukan hal yang patut dibanggakan, dirinya mengatakan bahwa prestasi terbaik dari upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan ialah semakin baiknya bentuk pelayanan publik di Indonesia.
Karena perlu diakui, korupsi merupakan salah satu permasalahan besar yang menyebabkan terganggunya sistem pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Prestasinya adalah kalau sistem pemerintahan kita semua berjalan dengan efektif.
Presiden jelaskan bahwa ada tiga hal penting yang menjadi masalah besar dalam sistem pemerintahan yaitu yang berkaitan dengan korupsi, berkaitan dengan inefisiensi birokrasi dan ketertinggalan infrastruktur.
Untuk itu perlunya melakukan penegakan hukum dan pencegahan terhadap korupsi. Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo memberikan dukungan penuh penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, ia juga meminta adanya sinergi yang baik antara KPK dengan aparat penegak hukum lainnya.
Selain itu, pentingnya melakukan reformasi internal di institusi kejaksaan dan kepolisian agar menghasilkan penegak-penegak hukum yang profesional agar pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri antara Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus memperkuat sinergi denagan KPK, ungkap Presiden.
Banyaknya tindak koruptor di Indonesia disebabkan penegakan hukup selama ini masih belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mendorong agar seluruh aparat penegak hukum untuk bekerja lebih keras lagi, lebih komprehensif dan lebih terintegrasi dengan jangkauan dimulai dari hulu sampai hilir, jelasnya.
Sebagai upaya pencegahan korupsi di sektor pemerintahan dan pelayanan sendiri, Presiden mendorong agar seluruh Kementerian/Lembaga untuk memberikan prioritas pada upaya reformasi sektor perizinan dan sektor layanan publik.
Pentingnya antisipasi terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan rakyat. Selain itu, prioritas juga diberikan pada peningkatan transparansi penyaluran dana hibah, bantuan sosial serta pengadaan barang dan jasa. Saya sudah perintahkan untuk penyaluran bantuan sosial dan dana hibah harus lewat sistem perbankan kita, jelasnya.
Untuk menambah upaya pemberantasan korupsi tersebut, pemerintah juga membentuk tim sapu bersih pungutan liar atau biasa disebut tim saber pungli dan melanjutkan langkah-langkah deregulasi yang sampai saat ini sudah sampai pada paket kebijakan ke-14.
Pembangunan sistem yang berbasis IT sekalipun bukan satu-satunya jawaban, harus juga diimbangi dengan bekerjanya pengawasan yang efektif baik yang dilakukan oleh pengawas internal masing-masing Kementerian dan Lembaga, pengawas eksternal, maupun dengan cara mengundang partisipasi publik melalui penerapan keterbukaan informasi, terang Presiden.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
