(Vibizmedia – Nasional) Pemerintahan Presiden Joko Widodo berupaya melakukan reformasi besar-besaran pada sistem pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi agar proses dapat lebih mudah, cepat dan transparan.
Dalam rapat terbatas, Kamis (29/12) di Kantor Presiden, Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh jajarannya untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa sehingga lebih mudah, cepat dan transparan.
Berdasarkan data yang diterima oleh Presiden, saat ini total transaksi elektronik pengadaan pemerintah tahun 2016 sudah mencapai Rp. 399 triliun dan e-katalog tahun 2016 sudah memuat 81 ribu produk dengan nilai tranksaksi Rp. 48 triliun.
Oleh karena itu, guna meningkatkan jumlah produk dan nilai transaksi e-katalog, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk membenahi sejumlah regulasi yang ada di tanah air. Dirinya juga berharap agar dilakukan langkah-langkah perbaikan dari aspek regulasi sehingga regulasi pengadaan barang dan jasa bisa lebih sederhana dan tidak berbelit-belit, terang Presiden.
Selain itu, optimalisasi fungsi pengawasan juga tidak luput dan tindakan tegas harus segera diambil jika menemukan pelanggaran dan praktik-praktik korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dalam setiap proses pengadaan barang/jasa.
Presiden meminta kepada para menteri dan para kepala lembaga mengawasi area-area yang rawan dan serta membuka celah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran sampai implementasi pelaksanaan.
Saya ingin praktik-praktik seperti proyek yang sudah diijonkan, penggelembungan harga atau mark up , praktik suap kepada pihak terkait, modus kong kali kong dengan vendor, lelang fiktif dengan manipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh lagi terjadi. Sekali lagi tidak boleh terjadi lagi.
Karena praktik-praktik seperti itu bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berpengaruh pada kualitas barang dan jasa yang tidak sesuai standar, tegas Presiden Jokowi.
Menjelang tahun anggaran baru, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada jajarannya baik di Kementerian maupun Lembaga untuk menyegerakan proses lelang barang/jasa agar berjalan efektif pada Januari 2017 mendatang.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
