(Vibizmedia-Nasional) Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh kebijakan pemerintah harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan, mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, kekayaan negara harus diterjemahkan menjadi program yang langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah, kata dia, akan melanjutkan berbagai program pembangunan layanan dasar, mulai dari renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, hingga perbaikan sekolah di seluruh wilayah Indonesia.
Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memastikan kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Rote.
Dari Kekayaan Menjadi Kekuatan Ekonomi
Selain memperkuat pelayanan dasar, pemerintah juga menyiapkan berbagai instrumen untuk meningkatkan kekuatan ekonomi nasional.
Pemerintah akan memperkuat bursa komoditas, mengoptimalkan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengembangkan Indonesia International Financial Center (IIFC), serta membentuk Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis lintas generasi.
Di sektor industri, pemerintah juga mendorong terciptanya pasar bagi produk dalam negeri, salah satunya melalui kebijakan subsidi kendaraan listrik.
Prabowo menegaskan pembangunan ekonomi tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan atau membangun proyek berskala besar tanpa melihat dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat,” katanya.
Setiap Rupiah Harus Punya Tujuan
Prabowo juga meminta seluruh jajaran pemerintah memastikan setiap program dan anggaran memberikan hasil yang terukur.
Ia menegaskan tidak boleh ada proyek yang hanya besar dari sisi anggaran, tetapi minim manfaat bagi masyarakat. Begitu pula insentif harus mampu menciptakan lapangan kerja, sementara investasi harus menghasilkan transfer teknologi.
“Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi,” tegasnya.
Menurut Prabowo, setiap rupiah anggaran negara harus memiliki tujuan dan setiap kebijakan harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
Perangi Korupsi dan Mark Up Anggaran
Presiden juga menekankan bahwa pemerintah memiliki tugas utama melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, mulai dari kemiskinan dan kelaparan hingga pemutusan hubungan kerja serta keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Karena itu, belanja pemerintah harus diprioritaskan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan rakyat.
Prabowo mengingatkan pesan tersebut bukan hanya berlaku bagi pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota, hingga pemerintahan desa.
Ia meminta seluruh tingkatan pemerintahan menghilangkan praktik korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
“Kita harus menghilangkan praktik-praktik korupsi, penipuan, mark up, penggelembungan dalam pembelanjaan,” tandas Prabowo.
Dengan arah tersebut, pemerintah ingin memastikan kekayaan alam, aset negara, investasi dan anggaran publik tidak berhenti sebagai angka dalam laporan ekonomi, tetapi benar-benar berubah menjadi pelayanan publik, lapangan kerja, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Intinya, bagi Prabowo, ukuran keberhasilan pembangunan bukan seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar sampai kepada rakyat.
