(Vibizmedia-Nasional) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Jawa Timur. Didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Tranportasi dan Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air, rapat ini membahas tentang pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
“Agenda ini akan membahas tentang progress, hambatan, dan alternatif penyelesaian dalam pembangunan infrastruktur di Jawa Timur,” Menko Luhut sampaikan secara virtual pada Jumat (26-02-2021). Dalam rangka percepatan pembangunan Infrastruktur di Jawa Timur ini, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi berperan dalam mengawal perkembangan dan menyinergikannya.
“Di tahun 2021 ini, kami menyediakan anggaran sebesar 8,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur Provinsi Jawa Timur,” demikian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan. Lebih rinci, dana yang dimaksud mencakup 4,27 triliun untuk sumber daya air; 1,41 triliun untuk permukiman; 2,65 triliun untuk jalan dan jembatan; serta 0,57 triliun untuk perumahan.
Ada lima agenda penting yang dibahas dalam kesempatan ini. Pertama adalah penanganan banjir Bengawan Solo dan Kali Lamong. “Beberapa usulan quick wins yang akan direalisasikan pada tahun 2022, yakni percepatan penyelesaian Pembangunan Jabung Ring Dike, peningkatan kapasitas tampungan floodway di Lamongan, pengendalian banjir Sungai Bengawan Solo Hilir di Kabupaten Tuban, pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, dan pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Jeroan,” Menko Luhut menyampaikan.
Agenda kedua adalah pembangunan Jalan Tol Kertosono-Kediri, Kediri-Tulungagung, kemudian Jalan Tol Probowangi, Tol Ngawi-Bojonegoro-Tuban-Lamongan-Gresik, serta Jalan Tol Malang-Kepanjen. “Ini juga sangat strategis menghubungkan jalur utara, tengah, dan selatan sampai ke ujung timur Banyuwangi,” tambah Menko Luhut.
Pembangunan ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.
Agenda ketiga adalah pengembangan infrastruktur di sisi selatan, yakni Jalan Selingkar Wilis dan Pantai Selatan yang dapat mengoptimalisasikan partisipasi masyarakat apabila dilakukan melalui program padat karya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jalan ini akan dibangun sepanjang kurang lebih 235,524 kilometer yang melewati enam kabupaten, yakni Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, dan Kediri.
Agenda keempat, Sea Plane (waterbase airport) yang direncanakan di perairan Kangean-Madura di Desa Kalisangka. Menko Luhut menyebutkan bahwa infrastruktur ini berperan penting untuk konektivitas masyarakat, khususnya di pulau-pulau kecil sehingga mampu membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Madura.
Kelima, Kawasan Industri Nganjuk (KING) dengan luas total 2.105 hektar. Sebagian wilayah KING 1 terletak di Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Sukomoro dengan luas 660 hektar. KING 2 disebagian Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Jatikalen seluas 341,5 hektar. KING 3 di sebagian Kecamatan Jatikalen seluas 237 hektar. KING 4 di sebagian Kecamatan Gondang seluas 866,5 hektar.
“KING akan menjadi pusat kegiatan industri di Kabupaten Nganjuk dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang berwawasan lingkungan serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal,” Wakil Gubernur Emil sampaikan.
“Selanjutnya, pengembangan kawasan ini harap disinergikan dengan program strategis nasional (PSN) lainnya, seperti Bendungan Semantok, Bendungan Margopatut, Tol Nganjuk-Kediri-Tulungagung, maupun jalan Selingkar Wilis serta pengembangan kawasan Pantai Selatan. Jawa sebagai sebuah pulau, agar dihubungkan dengan jalan yang baik,” pesan Menko Luhut menutupnya.
