(Vibizmedia – Nasional) Pontianak – Penguatan dan bimbingan terus diberikan oleh KaKanwil Kemenkumham Kalbar, Fery Monang Sihite, khususnya kepada delapan UPT yang dinominasikan Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalbar. Mengawali safarinya Fery berkesempatan memberikan penguatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak pada Kamis (22/04).
Selain Kakanwil kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi, Anggiat Ferdinan, Kepala Bagian Program dan Humas, Uray Aswin Umar, Kepala Bidang Pembinaan dan Teknologi Informasi Pemasyarakatan, Eka Jaka Riswantara, Kepala Sub Bagian Humas, RB dan TI, Zulzaeni Mansyur serta Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga, Wan Abubakar, sebagai Tim Pembina Penguatan Zona Integritas.
Kakanwil beserta Jajaran langsung disambut oleh Jaleha Khairan Noor, selaku Kepala Lapas dan langsung berkeliling meninjau kondisi Lapas. Tinjauan dimulai dengan pengecekan kondisi kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sarana dan prasarana. Kunjungan berakhir di ruangan giatja (Kegiatan Kerja) untuk melihat hasil produksi Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak. Hasil produksi yang dihasilkan sangat variatif, mulai dari tas rajut, jahit baju, produksi sayur hidroponik sampai pembibitan ikan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan di Ruangan Serbaguna Lapas, dimulai dengan laporan dari Kalapas, dalam laporannya Kalapas menyampaikan beberapa inovasi dan perkembangan sarana di Lapas yang bangunannya masih terhitung baru sejak tahun 2019 berdiri.
“Sejak awal berdiri sampai saat ini kami merintis koperasi simpan pinjam untuk pegawai, dana yang terhimpun di koperasi digunakan untuk saling membantu antar pegawai yang sedang membutuhkan pinjaman dana. Untuk WBP sendiri inovasi pengembangan keahlian tidak hanya berupa kerajinan namun mengarah juga kepada kebutuhan pangan seperti sayuran dan perikanan yang tadi sudah kita lihat bersama. Selain itu sarana penunjang kerohanian juga dipercepat dengan berdirinya Gereja Tahun 2020 dan Masjid di Tahun 2021.” Jelas Jaleha.
Secara khusus Jaleha menyampaikan bahwa dirinya bersyukur sekaligus terkejut bahwa Satuan Kerja yang dipimpinya masuk kedalam daftar usulan dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Kegiatan dilanjutkan dengan penguatan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat, Fery Monang Sihite kepada LPP Kelas IIA Pontianak yang diusulkan menjadi Satuan Kerja menuju WBK.
“Kita harus bangga diberikan kesempatan untuk ikut dalam penilaian menuju WBK dari Inspektorat Jenderal. Seperti yang sering saya sampaikan, WBK bukanlah hanya sebuah kontes. Namun merupakan aktualisasi janji kita selaku ASN di era Reformasi Birokrasi. Apabila kita tidak menjalankan aktualisasi diri untuk terbebas dari korupsi maka otomatis kita melanggar undang-undang nomor 5 tahun 2014. Karena di undang-undang tersebut disampaikan bahwa kita harus melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang prima dan bebas dari Korupsi,” tegas Fery.
Selain untuk pembuktian janji kinerja, Fery juga mengimbau agar semua usaha menuju WBK ini diniatkan untuk ibadah, demi pahala yang akan kita pertanggungjawabkan dihadapan Illahi. Fery juga menekankan agar setiap Jajaran di LPP Kelas IIA Pontianak tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan demi kesehatan dan produktifitas dalam bekerja.
Selanjutnya, lebih detail penguatan WBK dilanjutkan oleh Kepala Divisi Administrasi, Anggiat Ferdinan.
“Terdapat hal-hal yang harus dilakukan dalam pembangunan Zona Integritas berawal dari komitmen pimpinan yang menjadi role model dan seluruh jajaran yang melaksanakan. Internalisasi juga perlu dilakukan secara rutin untuk meningkatkan semangat dan pemahaman yang sama seluruh jajaran. Ciptakan berbagai inovasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan korupsi. Pastikan kanal pengaduan mudah diakses dan selalu aktif 24 jam,” jelas Anggiat.
Dirinya juga menambahkan bahwa pola pikir yang kreatif harus dibangun untuk melaksanakan giat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, semua anggota tim harus bersinergi dan person in charge di setiap area memahami detail Pembangunan Zona Integritas.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab terkait persiapan menuju persiapan LPP Kelas IIA Pontianak menuju WBK dan WBBM, mulai dari hambatan yang dialami dan langkah kedepannya yang harus diperkuat
Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Kalbar
