(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) menyiapkan langkah mitigasi terpadu untuk mengantisipasi potensi musim kemarau panjang pada 2026 yang diperkirakan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama dari biasanya.
Menteri PU Dody Hanggodo melalui Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Adenan Rasyid, menegaskan bahwa kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini karena berpotensi mengganggu ketahanan air, pangan, dan lingkungan.
“Musim kemarau 2026 diperkirakan lebih panjang dan lebih kering dari normal. Ini menjadi ancaman serius sehingga diperlukan langkah mitigasi yang terencana, terukur, dan terintegrasi,” ujar Adenan dalam Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi Dampak Musim Kemarau 2026 di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Berdasarkan kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun depan diperkirakan berkaitan dengan fenomena El Nino yang berpotensi muncul mulai Juli dengan intensitas lemah hingga moderat dan peluang 50–80 persen. Kondisi ini diperkirakan membuat musim kemarau lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis.
Dampak kekeringan diproyeksikan meluas ke berbagai sektor, mulai dari penurunan debit sungai, menyusutnya volume waduk, hingga berkurangnya cadangan air tanah. Di sektor pertanian, kondisi ini berpotensi mengganggu pola tanam, sementara dari sisi lingkungan dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan gambut.
Sebagai upaya mitigasi, Kementerian PU menyiapkan enam strategi utama, yakni optimalisasi pengelolaan tampungan air berbasis data dan prioritas, penguatan jaringan irigasi untuk menekan kehilangan air, peningkatan kesiapan infrastruktur, penyesuaian pola tanam, percepatan pembangunan sarana sumber daya air, serta optimalisasi fungsi bangunan air.
Adenan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kemarau panjang ini, melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan.
“Kita tidak bisa menghindari musim kemarau, tetapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Antisipasi, kecepatan, dan koordinasi menjadi kunci,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathan menyatakan kesiapan lembaganya dalam memperkuat koordinasi, khususnya melalui penyediaan data klimatologi guna mendukung langkah mitigasi yang lebih tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan iklim untuk mencegah bencana hidrometeorologi, baik yang bersifat basah seperti banjir dan longsor maupun kering seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.
Melalui langkah yang terencana dan kolaboratif, pemerintah berharap dampak musim kemarau panjang 2026 dapat ditekan sehingga tidak mengganggu stabilitas ketahanan air, pangan, dan lingkungan nasional.
