(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) merupakan wujud komitmen untuk mengupayakan Jakarta menjadi kota berkelas dunia, setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.
Saat menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden dalam pengambilan keputusan Tingkat II RUU DKJ pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR DPR RI, Jakarta, seperti dilansir ANTARA, Kamis (28/3/2024), Tito menyatakan, pembahasan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah, DPR RI, dan DPD RI untuk mengupayakan Jakarta menjadi kota berkelas dunia dengan tetap mempertahankan perputaran ekonomi yang besar.
Tito melanjutkan, diharapkan Jakarta mampu membangkitkan aktivitas ekonomi tidak hanya di wilayah Jakarta itu sendiri ataupun Indonesia, melainkan menjadi sentra penting ekonomi di Asia Tenggara, bahkan dunia.
Tito menyebutkan, bahwa selama ini Jakarta telah menyumbangkan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia, sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 yang mencatat kurang lebih 17 persen perekonomian Indonesia ditopang oleh Jakarta.
Harapannya, Jakarta dapat terus mempertahankan kontribusi ekonomi tersebut pasca ibu kota negara berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Bahkan lebih ditingkatkan agar dapat bersaing dan setara dengan kota-kota kelas dunia.
Tito menegaskan, RUU DKJ mengakomodasi penyesuaian kebijakan regulasi menyangkut kekhususan bagi Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota negara.
Menurut Tito, RUU DKJ juga sangat diperlukan sebagai konsekuensi lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Tito menjelaskan, pemerintah dan DPR memiliki visi yang sama untuk Jakarta bahwa pasca tidak menjadi ibu kota harus tetap dilekatkan status kekhususan sehingga bisa mengakselerasi pertumbuhan perekonomian dan akan berdampak pada meningkatkan kontribusi produk domestik regional bruto Indonesia.
Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 pada akhirnya menyetujui pengambilan keputusan Tingkat II atas RUU DKJ guna disahkan menjadi undang-undang.
Tito menegaskan, hal yang sangat monumental yaitu revisi Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta menjadi Undang-Undang Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta.
Setelah RUU DKJ disahkan DPR melalui Pengambilan Keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna maka Presiden Joko Widodo masih perlu menerbitkan keputusan presiden (keppres) sebelum Ibu kota secara resmi pindah dari Jakarta ke IKN.
