Kemenhub Siaga Penuh Tangani Dampak Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar

0
77
Banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam beberapa hari terakhir telah mengacaukan jaringan transportasi dan menghambat aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan seluruh jajarannya berada dalam status siaga penuh untuk memastikan keselamatan pengguna transportasi sekaligus menjaga kelancaran mobilitas orang dan barang di tengah kondisi darurat ini. (Foto: Kemenhub)

(Vibizmedia – Jakarta) Banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam beberapa hari terakhir telah mengganggu jaringan transportasi serta aktivitas masyarakat. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan seluruh jajarannya siaga penuh untuk menjaga keselamatan pengguna transportasi dan memastikan mobilitas orang maupun barang tetap berjalan di tengah situasi darurat.

“Saya menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak. Kemenhub bergerak cepat di seluruh lini untuk membantu penanganan bencana ini,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Sabtu (29/11/2025).

Begitu kejadian berlangsung, unit-unit teknis Kemenhub di tiga provinsi terdampak langsung meningkatkan kesiagaan, melakukan pemantauan lapangan, dan melaporkan kondisi terkini ke pusat. Laporan awal menunjukkan kerusakan pada sejumlah ruas jalan nasional, gangguan di terminal dan pelabuhan, serta lebih dari seratus pegawai dan keluarga yang turut terdampak banjir.

Meski beberapa akses transportasi dan jaringan listrik/komunikasi masih terganggu, Kemenhub menegaskan layanan transportasi esensial tetap dijalankan dengan berbagai penyesuaian. Sejumlah kantor satuan kerja juga menerapkan Work From Anywhere (WFA) demi menjaga keselamatan pegawai, sementara satuan pelayanan tetap fokus memantau lalu lintas dan memastikan kelancaran arus evakuasi, distribusi logistik, dan angkutan vital.

Kemenhub juga menggerakkan tim bantuan dari Poltekbang Medan, Poltekpel Malahayati, dan Poltekpel Sumbar untuk bergabung dengan BPBD, BNPB, dan Basarnas dalam operasi evakuasi, pengamanan simpul transportasi, dan penataan area pengungsian. Sebagai dukungan sosial, Poltekbang Medan bersama BPTD Kelas II Sumatra Utara menyiapkan 300 paket sembako bagi mahasiswa, pegawai, dan masyarakat terdampak.

Di sektor perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) bersama PT KAI melakukan pemantauan intensif di jalur yang terkena dampak dan mengaktifkan posko pemantauan. Sejumlah jalur rel yang rusak distabilkan sementara menggunakan rel bekas dan material penopang, sembari menunggu kondisi cuaca memungkinkan untuk perbaikan menyeluruh.

Pada transportasi darat, BPTD Kelas II Aceh mengalihfungsikan Terminal Tipe A menjadi posko singgah dan pusat informasi penumpang. Pelabuhan Singkil tetap beroperasi meski akses darat dan pasokan listrik terbatas. Terminal-terminal di Sumatra Utara tetap berjalan dengan dukungan genset dan komunikasi satelit, sementara layanan di Sumatra Barat beroperasi dengan penyesuaian kapasitas.

Untuk keselamatan petugas, BPTD Kelas II Sumatra Barat memberlakukan pola kerja dari rumah bagi pegawai terdampak dan menunda kegiatan patroli yang tidak mendesak. Pemerintah daerah bersama Kemenhub juga mengatur ulang jam operasional angkutan barang menjadi pukul 20.00–06.00 WIB, dengan pengecualian bagi angkutan sembako dan BBM.

Kemenhub terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, Kementerian PUPR, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan infrastruktur serta rekayasa lalu lintas di wilayah terdampak, termasuk pembukaan jalur alternatif, pemasangan water barrier, dan penyampaian informasi resmi kepada masyarakat.

“Kami akan terus bekerja sama dengan seluruh pihak untuk mempercepat pemulihan jaringan transportasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tanpa mengabaikan aspek keselamatan,” tegas Menhub Dudy.

Ia juga mengimbau masyarakat mengikuti informasi resmi terkait kondisi lalu lintas dan layanan transportasi, serta memastikan bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara cepat dan tepat kepada seluruh korban bencana.