(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus mendorong pengembangan industri otomotif nasional, khususnya pada segmen kendaraan komersial seperti pick-up. Rantai pasok sektor ini sangat bergantung pada keberadaan pelaku industri komponen otomotif skala kecil dan menengah.
Kementerian Perindustrian secara konsisten menjalankan berbagai program pembinaan dan pendampingan bagi industri kecil dan menengah (IKM) komponen otomotif agar dapat terintegrasi dalam rantai pasok industri kendaraan bermotor. Program tersebut meliputi fasilitasi restrukturisasi mesin dan peralatan, pendampingan dan sertifikasi ISO 9001, implementasi Industri 4.0, penerapan lean manufacturing, sosialisasi ISO 14001 dan IATF, hingga fasilitasi kemitraan (link and match) dengan industri besar.
Melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Kemenperin juga bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya Asosiasi Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO).
PIKKO merupakan asosiasi IKM manufaktur komponen otomotif binaan Ditjen IKMA yang telah berdiri selama 13 tahun dan beranggotakan sekitar 110 IKM. Anggotanya memproduksi berbagai komponen berbahan logam, plastik-karet, nonwoven insulation, karpet, serta mould and dies sebagai pemasok tier 2 dan tier 3 dalam industri otomotif nasional. PIKKO juga menjadi bagian dari ekosistem OEM dan tier 1 untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.
Salah satu bentuk sinergi Kemenperin dan PIKKO adalah peluncuran Alat Mekanis Multiguna Perdesaan (AMMDes) pada ajang GIIAS 2018. Kendaraan niaga tersebut diproduksi oleh PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia—sebelumnya PT Velasto Indonesia, anak usaha PT Astra Otoparts Tbk—dengan melibatkan IKM komponen otomotif binaan Ditjen IKMA, termasuk anggota PIKKO dan IKM dari Tegal.
Pengembangan AMMDes menunjukkan kemampuan pelaku IKM dalam mendukung produksi kendaraan niaga nasional. Hal ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kemandirian industri, memperkuat struktur manufaktur, serta menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja di dalam negeri.
Kemenperin juga terus memperkuat industri kendaraan niaga melalui peningkatan penggunaan komponen lokal, penguatan rantai pasok, pengembangan industri komponen, peningkatan investasi, serta penguasaan teknologi manufaktur.
Dengan berbagai fasilitasi tersebut, diharapkan IKM komponen otomotif—termasuk anggota PIKKO—dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan kendaraan niaga nasional, baik untuk sektor individu, swasta, maupun pemerintah.
Menurut Kementerian Perindustrian, prospek kendaraan niaga di Indonesia sangat besar. Sebagai ilustrasi, pengadaan 70.000 unit pick-up yang dipenuhi produk dalam negeri berpotensi memberikan dampak ekonomi (backward linkage) sekitar Rp27 triliun.
Jika kebutuhan tersebut dipenuhi oleh industri domestik, nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati di dalam negeri. Berbagai subsektor terkait seperti industri ban, kaca, aki, logam, kulit, plastik, kabel, hingga elektronik juga akan terdampak positif.
Terkait rencana impor kendaraan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, PIKKO menyampaikan keprihatinannya melalui surat resmi. Dengan tingkat utilisasi produksi industri yang masih berada di kisaran 60–70 persen, impor kendaraan utuh dinilai berpotensi mengganggu sekitar 6.000 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok industri komponen otomotif serta mengancam keberlangsungan ekosistem industri nasional.
PIKKO menilai kebutuhan kendaraan operasional tersebut seharusnya dapat menjadi peluang bagi industri komponen otomotif lokal. Dengan sinergi yang baik, anggota PIKKO diyakini mampu memproduksi kendaraan yang dibutuhkan.
Ketua PIKKO, Rosalina Faried, menyatakan pihaknya memahami urgensi kebutuhan kendaraan tersebut, namun pengadaannya diharapkan tetap mengutamakan produk dalam negeri mengingat kemampuan industri otomotif nasional sudah memadai.
Ia juga mengingatkan bahwa impor kendaraan berpotensi menimbulkan dampak ekonomi negatif terhadap keberlangsungan industri otomotif nasional, terutama di tengah kondisi pasar yang masih lesu. Oleh karena itu, PIKKO berharap pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dapat membatasi jumlah kendaraan impor—khususnya dari India—serta memberikan kesempatan kepada produsen lokal untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional KDKMP.
