(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus mempercepat pemenuhan kebutuhan guru sekaligus meningkatkan kualitas dan kesejahteraannya sebagai upaya pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa kebijakan pendidikan saat ini berfokus pada visi Pendidikan Bermutu untuk Semua, yang menjamin akses setara bagi setiap anak.
“Setiap anak berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak serta kesempatan mengembangkan potensi tanpa diskriminasi,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Lampung, Senin (13/4/2026).
Kebutuhan guru masih menjadi tantangan utama. Setiap tahun, sekitar 70–80 ribu guru memasuki masa pensiun, sementara kebutuhan tenaga pendidik terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan kekurangan guru secara nasional yang harus segera diatasi.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan peran penting guru non-ASN dalam menjaga keberlangsungan pembelajaran. “Kami masih sangat membutuhkan guru honorer. Mereka tidak boleh dirumahkan karena memiliki peran penting di sekolah,” tegas Nunuk.
Selain pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas guru dilakukan melalui percepatan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik. Saat ini, capaian sertifikasi guru secara nasional telah melampaui 92 persen.
Bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4, pemerintah menyiapkan program beasiswa untuk mendorong peningkatan kompetensi. Di tengah keterbatasan anggaran, pelatihan berbasis komunitas juga diperkuat melalui kelompok kerja guru agar pengembangan kapasitas tetap berjalan secara kolaboratif dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyatakan dukungan terhadap transformasi pendidikan, khususnya dalam penguatan peran guru. Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan manusia, sehingga peningkatan kualitas guru harus menjadi prioritas bersama.
Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mengambil sejumlah langkah, antara lain pembebasan biaya komite SMA negeri serta pengembangan program inovatif untuk memperluas akses pendidikan.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti distribusi guru yang belum merata, kesenjangan akses di wilayah tertinggal, serta kebutuhan penguatan infrastruktur dan digitalisasi pendidikan.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah optimistis transformasi pendidikan dapat berjalan lebih cepat dan merata.
Penguatan kualitas dan kesejahteraan guru diharapkan tidak hanya meningkatkan mutu pembelajaran, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global.
