
(Vibizmedia – Nasional) Pemerintah mempercepat pemulihan sektor pendidikan di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara setelah bencana banjir besar yang terjadi enam bulan lalu.
Hingga Mei 2026, sebanyak 4.820 dari total 4.922 sekolah terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara penuh. Sementara itu, sebagian kecil lainnya masih menjalankan pembelajaran di ruang darurat, tenda sementara, atau memanfaatkan sekolah penyangga.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat, per 12 Mei 2026 sebanyak 3.084 satuan pendidikan telah menerima bantuan revitalisasi dan rekonstruksi dengan total anggaran lebih dari Rp2,9 triliun.
Dari jumlah tersebut, 2.817 sekolah menjalankan proses revitalisasi secara swakelola. Adapun 267 sekolah yang mengalami kerusakan berat dan memerlukan relokasi dikerjakan melalui kerja sama dengan TNI Angkatan Darat dengan nilai anggaran lebih dari Rp446 miliar.
Bantuan revitalisasi tersebut tersebar di berbagai wilayah, meliputi 2.085 satuan pendidikan di Aceh, 332 sekolah di Sumatra Barat, dan 667 sekolah di Sumatra Utara.
Selain itu, pemerintah telah menyalurkan bantuan tahap pertama sebesar 70 persen kepada 2.861 sekolah dengan total nilai lebih dari Rp1,9 triliun.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi guna memastikan layanan pendidikan di wilayah terdampak dapat segera pulih sepenuhnya.
Ia menyebutkan, berbagai bantuan tersebut ditujukan untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar agar tetap berjalan di tengah masa pemulihan pascabencana.
Tidak hanya fokus pada sarana pendidikan, pemerintah juga menyalurkan bantuan kepada guru dan tenaga kependidikan yang terdampak. Hingga saat ini, sebanyak 53.215 tenaga pendidik telah menerima bantuan dengan total anggaran lebih dari Rp286 miliar, yang diberikan selama tiga bulan dengan nilai Rp2 juta per orang setiap bulan.
Kemendikdasmen juga memberikan fleksibilitas dalam penyaluran tunjangan guru tanpa mensyaratkan pemenuhan beban mengajar seperti pada kondisi normal. Total tunjangan yang telah disalurkan mencapai Rp508,9 miliar.
Dukungan terhadap operasional sekolah turut diperkuat melalui penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Hingga kini, bantuan tersebut telah diberikan kepada lebih dari 29 ribu satuan pendidikan di wilayah terdampak dengan total nilai mencapai Rp1,98 triliun.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan fleksibilitas penggunaan anggaran agar sekolah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan darurat dan proses pemulihan di masing-masing daerah.
Pada pekan kedua dan ketiga Mei 2026, pemerintah kembali menyalurkan bantuan kepada 223 satuan pendidikan dengan nilai Rp83,3 miliar, termasuk bantuan operasional masa transisi dari kondisi darurat menuju pemulihan sebesar Rp17 miliar.
Selain rehabilitasi fisik, Kemendikdasmen juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyediaan lahan relokasi bagi 65 sekolah yang mengalami kerusakan parah. Di sisi lain, pemerintah juga tengah melakukan verifikasi bantuan bagi 6.055 guru dengan total anggaran Rp36,3 miliar.
Menurut Abdul Mu’ti, pemulihan sektor pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup pemulihan psikososial bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
Untuk itu, Kemendikdasmen terus melakukan pelatihan dukungan psikososial, pemantauan kehadiran siswa dan guru, serta pendampingan pembelajaran darurat di wilayah terdampak.
Upaya pendampingan tersebut juga mencakup penerapan praktik baik dan model pembelajaran darurat agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung optimal selama masa pemulihan.








