(Vibizmedia-Nasional) Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penguatan peran negara dalam tata kelola sumber daya alam dan perekonomian nasional tidak berarti mengurangi ruang bagi sektor swasta. Sebaliknya, pemerintah membutuhkan sektor swasta yang kuat, inovatif, dan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
“Kita perlu sektor swasta, kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh inovasi, penuh inisiatif, dan memiliki kemampuan manajerial yang baik dan andal,” ujar Presiden.
Dalam pidatonya, Kepala Negara menjelaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia menganut konsep ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah, yakni sistem yang menggabungkan sisi terbaik dari peran negara dan mekanisme pasar dengan tetap menjunjung asas kekeluargaan, gotong royong, pemerataan, dan keadilan sosial.
“Ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme,” tegasnya.
Presiden menekankan bahwa negara tetap memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, pengawasan, serta keberpihakan kepada rakyat. Namun, di sisi lain, Indonesia juga membutuhkan semangat kewirausahaan, inovasi, persaingan sehat, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan manajerial yang kuat dari kalangan pelaku usaha.
Untuk itu, Presiden mendorong lahirnya generasi baru pengusaha, terutama dari kalangan anak muda. Pemerintah, kata Presiden, tengah menyiapkan pendidikan kewirausahaan (entrepreneurship) agar generasi muda Indonesia tidak hanya bercita-cita menjadi aparatur negara, tetapi juga berani membangun usaha sendiri.
Tak hanya pendidikan, Presiden juga menilai pentingnya dukungan pembiayaan bagi perusahaan rintisan (startup) agar mampu tumbuh menjadi pelaku usaha yang tangguh.
“Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru,” lanjut Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut meminta bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar lebih berpihak pada pelaku usaha kecil, UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, akses pembiayaan tidak boleh hanya dinikmati kelompok usaha besar yang selama ini telah mapan.
“Saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Jangan dia lagi, dia lagi, yang dikasih kredit orang yang sudah kaya,” kata Presiden.
Selain pembiayaan, Presiden juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dan percepatan perizinan usaha. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak justru membebani pelaku usaha dengan proses panjang, birokrasi rumit, maupun praktik pungutan liar.
“Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan,” tegas Presiden.
Menutup pidatonya, Presiden menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, buruh, UMKM, pemerintah pusat, dan daerah sebagai fondasi membangun kemakmuran nasional. Menurutnya, kerja sama lintas sektor akan menjadi kunci Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini—pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, pemerintah pusat, pemerintah daerah—kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa,” pungkasnya.
