(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menilai disinformasi serta pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (AI) menjadi tantangan besar dalam mewujudkan ruang informasi yang sehat di Indonesia. Dalam kondisi ini, ilmu komunikasi memegang peran strategis untuk membantu masyarakat membedakan antara fakta dan manipulasi di tengah derasnya arus informasi digital.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) 2026 di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurut Fifi, era digital saat ini menghadirkan paradoks: informasi semakin melimpah, tetapi kebenaran justru semakin sulit ditemukan. Teknologi memungkinkan siapa pun menjadi produsen informasi, bahkan menciptakan konten yang tampak meyakinkan melalui bantuan AI.
“Yang berbahaya bukan hanya ketika orang tidak tahu, tetapi ketika merasa sudah tahu, padahal yang diterima hanyalah sebagian kebenaran,” ujarnya.
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Kemkomdigi mencatat telah menangani 235.909 konten negatif di ruang digital, termasuk 1.432 konten hoaks dan disinformasi. Data ini menunjukkan bahwa kualitas ruang informasi nasional masih menghadapi tekanan yang signifikan.
Karena itu, tantangan utama saat ini bukan lagi kekurangan informasi, melainkan bagaimana membantu masyarakat membedakan fakta dari manipulasi, pengetahuan dari propaganda, serta informasi yang mencerahkan dari konten yang sengaja dirancang untuk memengaruhi persepsi publik.
Fifi menegaskan bahwa disinformasi dapat berdampak serius, mulai dari memecah persatuan, menurunkan kepercayaan publik, hingga memengaruhi pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari.
Di sisi lain, AI menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Teknologi ini mampu meningkatkan produktivitas dan mendorong inovasi, namun juga membuat batas antara informasi asli dan buatan semakin kabur.
“Hari ini bukan hanya manusia yang memproduksi pesan, mesin pun dapat melakukannya. Dan sering kali masyarakat kesulitan membedakan keduanya,” katanya.
Ia menekankan bahwa tantangan komunikasi di era AI tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keilmuan. Oleh karena itu, kontribusi akademisi, media, industri, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memahami perubahan perilaku masyarakat sekaligus merumuskan solusi yang tepat.
Menurutnya, ilmu komunikasi berperan penting dalam menjelaskan bagaimana kepercayaan dibangun, persepsi terbentuk, serta bagaimana masyarakat menerima dan menilai informasi.
“Ketik AI mengubah cara informasi diproduksi, ilmu komunikasi membantu kita memahami bagaimana masyarakat menafsirkan dan mempercayai informasi tersebut,” jelasnya.
Fifi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi disinformasi dan percepatan transformasi digital.
“Kita membutuhkan akademisi yang menghasilkan riset berbasis bukti, media yang menjaga kualitas informasi, platform digital yang bertanggung jawab, serta masyarakat yang kritis dan berdaya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi, tetapi juga dari kemampuan menjaga kepercayaan publik.
“Sebab bangsa yang kehilangan kepercayaan akan mudah terpecah, sementara bangsa yang mampu menjaganya akan lebih siap menghadapi perubahan,” pungkasnya.
Rakernas ISKI 2026 turut menghadirkan berbagai akademisi, praktisi, dan pengamat komunikasi untuk membahas isu strategis terkait komunikasi publik, demokrasi, perkembangan teknologi digital, serta tantangan disinformasi dan AI di Indonesia.
