(Vibizmedia – Washington DC) Pemerintah Indonesia terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong tata kelola ekonomi global yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan melalui partisipasi aktif dalam Presidensi G20 2026 di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Pertemuan Sherpa G20 ke-2 yang berlangsung di Washington DC pada 29–30 Juni 2026 menjadi forum penting untuk merespons dinamika ekonomi global melalui kebijakan yang lebih pragmatis, adil, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pada hari pertama, pembahasan difokuskan pada reformasi perdagangan global dan penguatan ketahanan energi. Dalam Kelompok Kerja Perdagangan, negara anggota G20 menyoroti empat isu utama yang memengaruhi pasar internasional, yakni penghapusan kerja paksa, peninjauan prinsip Most Favored Nation (MFN), kelebihan kapasitas produksi, serta praktik “persenjataan pangan”.
Indonesia melalui Sherpa G20, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan pembatasan impor produk yang terkait kerja paksa melalui regulasi nasional serta meratifikasi sembilan Konvensi Fundamental ILO.
G20 juga mendorong peninjauan prinsip MFN agar lebih mencerminkan asas timbal balik dalam perdagangan internasional. Selain itu, pembahasan terkait kelebihan kapasitas diarahkan untuk memperbarui prinsip global dalam mengatasi surplus produksi struktural. Negara anggota turut mengutuk praktik “weaponization of food” dan mengusulkan mekanisme transparansi untuk mencegah penyalahgunaan perdagangan pangan sebagai alat tekanan geopolitik.
Dalam Kelompok Kerja Energi, G20 menyepakati prinsip ketahanan dan keterjangkauan energi global yang mencakup perluasan pasokan, diversifikasi energi, penguatan infrastruktur, serta perlindungan terhadap ancaman siber dan fisik. G20 juga mendorong dukungan pembiayaan bagi LPG sebagai solusi akses energi bersih di negara berkembang, dengan Indonesia menjadi salah satu contoh keberhasilan implementasi.
Selain itu, dibahas pula kerja sama pengelolaan air dan mineral kritis, termasuk penerapan konsep “fit-for-purpose” untuk efisiensi penggunaan air di sektor industri. Di akhir sesi, anggota G20 menyepakati pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk mempercepat perizinan infrastruktur energi dengan tetap menjaga aspek lingkungan.
Memasuki hari kedua, Indonesia menegaskan perannya sebagai pembangun konsensus di tengah ketidakpastian global, termasuk penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia oleh IMF menjadi 3,1 persen. Indonesia menekankan bahwa kebijakan global harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan secara adil.
Dalam Finance Track, Indonesia mendorong simplifikasi regulasi investasi melalui debottlenecking serta optimalisasi instrumen pembiayaan untuk menarik investasi swasta, tanpa mengabaikan perlindungan sosial, tenaga kerja, dan lingkungan. Indonesia juga mendukung penguatan pengawasan ekonomi global oleh IMF dan OECD secara adil dan transparan, serta mendorong kepastian perlakuan utang antara kreditur resmi dan swasta.
Pada Innovation Working Group, Indonesia menekankan pentingnya tata kelola AI yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan UMKM. Indonesia juga mendorong implementasi sistem pembayaran lintas batas berbasis QR untuk menekan biaya transaksi serta memperkuat inklusi keuangan.
Selain itu, Indonesia mengusulkan penguatan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan digital, termasuk penipuan investasi berbasis kripto. Pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan data nasional serta pelarangan penggunaan konten ilegal dalam pengembangan AI.
Ke depan, Indonesia tengah menyusun Peta Jalan AI Nasional serta pedoman etika di berbagai sektor strategis. Indonesia menegaskan bahwa standar global AI harus inklusif dan tidak menjadi hambatan baru bagi negara berkembang dan pelaku usaha kecil.
Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia berkomitmen menjaga agar arsitektur ekonomi digital global tetap inklusif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat fondasi kerja sama menjelang KTT G20 mendatang.
