(Vibizmedia – Siem Reap, Kamboja) Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin pengelolaan hutan lestari di kawasan melalui partisipasi dalam ASEAN Working Group on Forest Management ke-21 yang digelar di Siem Reap, Kamboja.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ristianto Pribadi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, bersama jajaran pejabat dari Direktorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan. Kehadiran Indonesia dalam forum ini menjadi bagian dari arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memperkuat diplomasi kehutanan sekaligus menunjukkan kemajuan transformasi tata kelola hutan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkontribusi pada agenda iklim global.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia memaparkan berbagai capaian, mulai dari pembaruan data statistik kehutanan nasional, penguatan sistem pemantauan berbasis teknologi, hingga pengembangan solusi berbasis alam. Upaya ini juga dilengkapi dengan dorongan kerja sama regional dan rekomendasi strategis untuk mempercepat penerapan pengelolaan hutan lestari di kawasan ASEAN.
Transformasi sektor kehutanan Indonesia terus diarahkan agar mampu menyeimbangkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan luas kawasan hutan mencapai 123,9 juta hektare—termasuk 67 juta hektare hutan produksi—Indonesia memperkuat tata kelola melalui digitalisasi layanan, peningkatan transparansi, serta penerapan sistem verifikasi legalitas dan kelestarian yang mendukung daya saing di pasar global.
Keberhasilan program perhutanan sosial juga menjadi sorotan. Program ini telah membuka akses kelola bagi masyarakat hingga sekitar 8,4 juta hektare, melibatkan lebih dari 1,4 juta kepala keluarga, serta mendorong tumbuhnya ribuan kelompok usaha berbasis kehutanan. Pendekatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.
Selain itu, Indonesia memperkenalkan kebijakan terbaru terkait nilai ekonomi karbon di sektor kehutanan sebagai langkah memperkuat tata kelola perdagangan karbon yang berintegritas. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang investasi hijau yang lebih luas.
Komitmen Indonesia juga terlihat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi ekosistem, pengembangan multiusaha kehutanan, agroforestri pangan dan energi, serta pengelolaan mangrove sebagai bagian dari solusi berbasis alam untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan mitigasi perubahan iklim.
Di tingkat regional, Indonesia mendorong penguatan kolaborasi ASEAN melalui peningkatan investasi kehutanan, digitalisasi pengelolaan hutan, pengembangan bioekonomi, perdagangan karbon, serta percepatan implementasi rencana aksi pengelolaan hutan lestari ASEAN.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa sektor kehutanan harus menjadi pilar penting pembangunan nasional yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, transformasi tata kelola kehutanan terus didorong agar semakin modern, transparan, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ristianto Pribadi menilai forum ASEAN menjadi ruang strategis untuk memperkuat kerja sama teknis sekaligus memperkenalkan inovasi kebijakan kehutanan Indonesia kepada negara anggota dan mitra pembangunan.
Partisipasi aktif Indonesia dalam forum ini menegaskan posisinya sebagai salah satu pemimpin dalam pengelolaan hutan tropis dunia sekaligus mitra penting dalam mewujudkan pembangunan kehutanan berkelanjutan di kawasan ASEAN.
