(Vibizmedia – Jakarta) Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengajak peserta Ekspedisi Patriot 2026 untuk berperan aktif dalam mendukung penataan ruang di kawasan transmigrasi.
Peran tersebut antara lain dilakukan melalui pendataan berbagai persoalan pertanahan di wilayah transmigrasi sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan serta meningkatkan kepastian hukum atas tanah masyarakat.
Ajakan itu disampaikan Ossy saat melepas Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/7/2026). Ia menekankan bahwa hasil pengamatan dan kajian mahasiswa di lapangan dapat menjadi masukan berharga bagi penyempurnaan kebijakan penataan ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Tim Ekspedisi Patriot dapat berkontribusi melalui hasil pengamatan lapangan yang menjadi bahan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah,” ujarnya.
Ossy menjelaskan bahwa penataan ruang merupakan instrumen utama dalam pengembangan wilayah, termasuk kawasan transmigrasi, yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang agar pembangunan berjalan terarah dan berkelanjutan.
Ia juga menyoroti pentingnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam mendorong investasi. RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) memungkinkan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dilakukan lebih cepat, sehingga memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan memperkuat iklim investasi daerah.
Selain itu, Ossy meminta para peserta untuk turut mendata berbagai persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat transmigran, mulai dari penguasaan dan kepemilikan tanah hingga legalitas aset. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat penyelesaian masalah pertanahan di lapangan.
Ia juga mendorong koordinasi dengan Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota agar temuan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa, bersama dosen dan guru besar, akan menghasilkan kajian yang relevan, aplikatif, dan bermanfaat bagi masyarakat transmigran.
Ossy menilai partisipasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi merupakan bentuk kolaborasi strategis yang dapat memperkuat kualitas kebijakan pemerintah berbasis kondisi nyata di lapangan. Melalui sinergi tersebut, diharapkan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi dapat diselesaikan lebih cepat, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan.
Acara pelepasan Tim Ekspedisi Patriot 2026 turut dihadiri Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi selaku Ketua Pelaksana, serta perwakilan berbagai kementerian dan lembaga. Tim ini terdiri dari ribuan mahasiswa dari 10 perguruan tinggi negeri yang akan diterjunkan ke sejumlah kawasan transmigrasi untuk melakukan pengamatan, pendataan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pemerintah berharap pengembangan kawasan transmigrasi dapat berjalan lebih terarah, didukung kepastian tata ruang dan pertanahan, sehingga mampu mendorong investasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan nasional.
