(Vibizmedia – Jakarta) Purbaya Yudhi Sadewa menerima Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (5/8/2026).
Pertemuan ini membahas percepatan penanganan berbagai isu strategis di sektor BUMN, termasuk penyempurnaan kebijakan perpajakan, pengelolaan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), serta dukungan terhadap program prioritas pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Kementerian Keuangan dan BP BUMN guna mempercepat transformasi BUMN, memberikan kepastian dalam implementasi kebijakan, serta tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik dan menjaga keberlanjutan fiskal.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah percepatan pengalihan pengelolaan KCJB ke Kementerian Keuangan. Menkeu menyampaikan bahwa proses tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026 melalui koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait.
“Prosesnya akan kita percepat. Kami berharap pertengahan September pengalihan pengelolaan KCJB sudah selesai,” ujar Menkeu kepada media usai pertemuan.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan KCJB ke depan akan dilakukan melalui salah satu special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. Skema ini dirancang agar proyek tetap berkelanjutan tanpa memberikan beban langsung pada APBN.
Selain KCJB, kedua pihak juga menyepakati percepatan penyempurnaan regulasi perpajakan untuk mendukung konsolidasi dan transformasi BUMN. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kepastian dalam proses restrukturisasi sehingga berjalan lebih efektif dan efisien.
Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah agenda strategis lain, seperti mekanisme pendanaan komitmen pemerintah pada proyek strategis nasional, penyelesaian isu lintas kementerian dan lembaga, serta penguatan koordinasi agar kebijakan dapat dilaksanakan tepat waktu, transparan, dan berdampak optimal bagi masyarakat.
Menkeu menegaskan bahwa sinergi antara Kementerian Keuangan dan BP BUMN menjadi bagian penting dalam membangun BUMN yang lebih sehat, produktif, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional serta keuangan negara.
“Kami mendukung transformasi agar BUMN semakin kuat. Pada akhirnya, hal ini akan memberikan manfaat besar bagi negara sekaligus memperkuat kondisi fiskal,” tegasnya.
Melalui kerja sama yang semakin erat, pemerintah berkomitmen mempercepat berbagai agenda strategis sekaligus memastikan setiap kebijakan dijalankan secara hati-hati, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
