(Vibizmedia-Kolom) Indonesia menghadapi sebuah paradoks pembangunan yang semakin penting. Ekonomi tetap tumbuh sekitar 5% dalam satu dekade terakhir, kemiskinan terus menurun, stabilitas makroekonomi relatif terjaga, dan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto berada di bawah 40%. Namun, di tengah berbagai indikator tersebut, sebagian kelas menengah justru semakin merasa tidak aman secara ekonomi. Mereka bekerja, berpendidikan, membayar pajak, memiliki aspirasi yang meningkat, tetapi pada saat yang sama semakin khawatir kehilangan posisi ekonomi yang telah mereka capai.
Masalahnya bukan semata-mata apakah ekonomi tumbuh atau tidak. Persoalan yang lebih mendasar adalah kualitas pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi dapat terus berlangsung tanpa memberikan cukup pekerjaan yang aman dan produktif bagi masyarakat yang sedang bergerak menuju kelas menengah. Ketika pertumbuhan gagal menghasilkan pekerjaan berkualitas, mobilitas ekonomi melambat. Masyarakat memang tidak selalu jatuh ke dalam kemiskinan, tetapi mereka juga tidak lagi merasa memiliki jalan yang jelas untuk meningkatkan taraf hidup. Kondisi inilah yang menciptakan kelas menengah yang semakin rapuh.
Kelas menengah memiliki karakter yang berbeda dari kelompok miskin. Bagi kelompok berpendapatan rendah, persoalan utama sering berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Kelas menengah menghadapi persoalan yang berbeda, mereka memiliki ekspektasi lebih tinggi terhadap kualitas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi dan kehidupan secara keseluruhan. Mereka juga memiliki akses informasi yang lebih besar. Karena itu, ketika pemerintah gagal memenuhi ekspektasi tersebut, ketidakpuasan dapat meningkat lebih cepat. Muncul jarak antara apa yang diharapkan masyarakat dan apa yang mampu disediakan oleh perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah.
Yang menarik, pelemahan kelas menengah Indonesia tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang ditampilkan, kelas menengah Indonesia mencapai puncaknya pada 2018, sebelum pandemi terjadi. Setelah itu, jumlah atau proporsinya mengalami penurunan secara bertahap. Artinya, COVID-19 memang memberikan guncangan besar, tetapi bukan satu-satunya penjelasan mengenai kerentanan kelas menengah. Ada persoalan struktural yang telah muncul sebelumnya dan kemudian menjadi semakin terlihat.
Di sinilah kelompok decile 5–8 menjadi sangat penting. Kelompok ini mengalami pertumbuhan pendapatan negatif dalam periode yang dibahas. Mereka berada dalam posisi yang serba sulit. Mereka bukan kelompok miskin sehingga tidak selalu memenuhi kriteria untuk memperoleh berbagai program perlindungan sosial, tetapi mereka juga belum memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk menghadapi guncangan besar. Mereka berada hanya satu guncangan ekonomi dari kemungkinan turun ke kelompok berpendapatan lebih rendah.
Posisi tersebut menciptakan paradoks kebijakan. Kelompok ini memiliki pendidikan, pekerjaan dan penghasilan yang membuat mereka tidak terlihat sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan. Namun, justru karena berada di antara kelompok miskin dan kelompok kaya, mereka dapat menjadi kelompok yang paling rentan ketika terjadi kenaikan biaya hidup, kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan atau guncangan ekonomi lainnya. Mereka membayar pajak, tetapi tidak selalu mendapatkan perlindungan yang sama seperti kelompok berpendapatan rendah. Mereka adalah kelas menengah yang rapuh.
Pada saat yang sama, distribusi pertumbuhan pendapatan menunjukkan gambaran yang tidak seragam. Kelompok 40% terbawah masih mengalami pertumbuhan pendapatan riil sekitar 1–2% dalam periode 2019–2024. Setelah memperhitungkan inflasi, pertumbuhan nominalnya berada sekitar 3–4%. Kondisi tersebut antara lain ditopang oleh perlindungan sosial pemerintah. Di sisi lain, kelompok 15% teratas tetap menikmati perkembangan ekonomi. Kelompok yang mengalami tekanan paling besar justru berada di tengah, terutama desil 5 hingga 8.
Gambaran ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan secara sama oleh seluruh lapisan masyarakat. Ada kelompok yang memperoleh manfaat cukup besar, ada kelompok yang masih mendapatkan perlindungan sosial, dan ada kelompok yang berada di tengah tetapi mengalami tekanan pendapatan. Karena itu, angka pertumbuhan ekonomi nasional saja tidak cukup untuk menggambarkan kondisi kelas menengah. Dua periode dengan angka pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman ekonomi yang berbeda apabila struktur penciptaan pekerjaan dan distribusi pendapatannya berbeda.
Persoalan pekerjaan menjadi kunci. Pada periode 2009–2014, sebagian besar pekerjaan baru yang tercipta berada di sektor formal. Namun, pada periode 2019–2024, penciptaan pekerjaan lebih banyak bergeser ke sektor informal. Dengan demikian, ekonomi tetap menciptakan pekerjaan, tetapi jenis pekerjaan yang tercipta berubah.
Perubahan tersebut menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis memperkuat kelas menengah. Pekerjaan informal dapat menjadi sumber pendapatan dan menyerap tenaga kerja, tetapi tingkat kepastian dan perlindungannya berbeda dari pekerjaan formal. Ketika semakin banyak pekerjaan baru tercipta di sektor informal, sebagian masyarakat mungkin tetap bekerja tetapi tidak memperoleh keamanan pendapatan yang memadai untuk membangun kehidupan kelas menengah yang stabil.
Masalah ini semakin kompleks karena pendidikan meningkatkan ekspektasi terhadap pekerjaan. Tingkat pengangguran di Indonesia cenderung berbeda menurut tingkat pendidikan. Bagi masyarakat berpendidikan rendah, menganggur merupakan pilihan yang sangat mahal karena tidak tersedia jaminan pengangguran yang memadai. Mereka cenderung menerima pekerjaan apa pun yang tersedia. Sebaliknya, lulusan universitas atau pendidikan vokasi memiliki ekspektasi upah dan kualitas pekerjaan yang lebih tinggi. Jika pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut, mereka dapat memilih menunggu atau bahkan menganggur.
Ini menunjukkan bahwa masalah kelas menengah bukan hanya mengenai pendapatan hari ini, tetapi juga mengenai prospek masa depan. Orang yang telah berinvestasi dalam pendidikan berharap mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu menyediakan pekerjaan tersebut, muncul ketidakpuasan. Semakin tinggi pendidikan dan semakin luas akses informasi, semakin besar pula kesadaran terhadap perbedaan antara apa yang seharusnya dapat dicapai dan apa yang benar-benar tersedia.
Karena itu, kelas menengah tidak cukup dilindungi hanya dengan bantuan tunai. Bantuan sosial dapat memberikan bantalan terhadap guncangan dalam jangka pendek, tetapi tidak menyelesaikan persoalan struktural. Yang dibutuhkan adalah pekerjaan yang produktif dan aman. Persoalannya bukan sekadar menciptakan pekerjaan dalam jumlah besar, tetapi menciptakan good jobs yang mampu menopang mobilitas ekonomi.
Di sinilah manufaktur kembali menjadi penting. Dalam pengalaman banyak negara, industrialisasi merupakan salah satu jalur utama pembentukan kelas menengah karena manufaktur mampu menciptakan pekerjaan dengan produktivitas yang meningkat. Namun, Indonesia menghadapi persoalan premature deindustrialization. Ketika pendapatan per kapita meningkat, secara teori pangsa manufaktur terhadap ekonomi seharusnya meningkat sebelum kemudian menurun ketika negara mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Indonesia justru menghadapi kecenderungan penurunan peran manufaktur lebih dini.
Persoalan tersebut berkaitan dengan apa yang disebut sebagai high cost economy. Birokrasi, perizinan dan berbagai hambatan administratif meningkatkan biaya menjalankan usaha. Bagi manufaktur, persoalan ini sangat serius karena perusahaan beroperasi dalam pasar yang kompetitif. Jika biaya produksi meningkat, perusahaan tidak selalu dapat meneruskannya kepada konsumen melalui kenaikan harga. Margin keuntungan menjadi tertekan dan insentif investasi menurun.
Situasinya berbeda dengan sektor sumber daya alam. Indonesia memiliki posisi kuat dalam sejumlah komoditas, termasuk nikel. Indonesia disebut sebagai produsen nikel terbesar dengan sekitar 60% produksi global. Dalam sektor yang memiliki kekuatan pasar seperti itu, produsen memiliki ruang lebih besar untuk mempertahankan margin. Namun, sektor sumber daya alam pada dasarnya lebih padat modal dan tidak selalu mampu menyerap tenaga kerja sebanyak sektor manufaktur. Karena itu, keberhasilan komoditas tidak otomatis menyelesaikan persoalan penciptaan kelas menengah.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah sektor jasa dapat menggantikan manufaktur. Jawabannya tidak sederhana. Jasa berkeahlian tinggi dapat memberikan produktivitas yang tinggi, tetapi daya serap tenaga kerjanya terbatas. Sebaliknya, jasa yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar cenderung memiliki produktivitas lebih rendah. Karena itu, persoalannya bukan sekadar memilih antara industrialisasi dan ekonomi jasa. Yang lebih penting adalah apakah suatu sektor mampu menghasilkan pekerjaan dengan produktivitas yang dapat ditingkatkan secara luas.
Kerentanan kelas menengah akhirnya menjadi persoalan ekonomi sekaligus politik. Ketika pendapatan kelompok tertentu mengalami tekanan, sementara ekspektasi mereka tetap meningkat, ketidakpuasan dapat berubah menjadi tekanan sosial. Jumlah protes di berbagai negara yang dibahas dalam materi menunjukkan kecenderungan meningkat sepanjang periode 2000–2025. Terdapat pula indikasi korelasi antara perubahan kelas menengah dan meningkatnya ketidakpuasan politik, meskipun hubungan sebab-akibatnya belum dibuktikan secara ekonometrik.
Media sosial kemudian memperkuat fenomena tersebut. Ketimpangan yang dahulu mungkin hanya menjadi konsep statistik kini dapat dilihat setiap hari. Masyarakat dapat melihat gaya hidup pejabat, politisi dan kelompok kaya melalui berbagai platform digital. Perbandingan sosial menjadi semakin nyata. Karena itu, persepsi mengenai ketimpangan tidak lagi terbatas pada angka pendapatan. Ia menjadi pengalaman sehari-hari yang dapat membentuk persepsi tentang keadilan ekonomi dan kualitas institusi.
Persoalan kelas menengah juga memperlihatkan keterbatasan pendekatan kebijakan yang selama ini terlalu berfokus pada kelompok miskin. Kebijakan perlindungan sosial secara tradisional memang diarahkan kepada kelompok terbawah. Namun, ketika jumlah penduduk miskin berkurang dan masyarakat semakin banyak masuk ke kelompok kelas menengah, kebutuhan kebijakan ikut berubah. Keberhasilan pembangunan sendiri menciptakan persoalan baru: semakin sedikit orang miskin, semakin penting persoalan keamanan ekonomi kelas menengah.
Karena itu, agenda pembangunan Indonesia perlu bergeser dari sekadar mengurangi kemiskinan menuju memperkuat mobilitas ekonomi. Kelas menengah harus memiliki kesempatan untuk naik, bukan sekadar mempertahankan posisi. Ini berarti kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, industri, investasi dan perlindungan sosial perlu dilihat sebagai satu rangkaian. Tujuannya bukan hanya membuat masyarakat tetap berada di atas garis kemiskinan, tetapi memastikan mereka memiliki pekerjaan yang produktif dan cukup aman untuk membangun kehidupan jangka panjang.
Namun, reformasi untuk mencapai tujuan tersebut tidak mudah. Ruang fiskal juga terbatas. Rasio pembayaran utang terhadap penerimaan pajak Indonesia disebut mencapai sekitar 47% pada 2025. Kondisi ini membatasi kemampuan pemerintah untuk terus memperluas perlindungan sosial melalui pengeluaran fiskal. Karena itu, strategi yang hanya mengandalkan bantuan pemerintah tidak akan cukup. Indonesia membutuhkan pertumbuhan produktivitas dan penciptaan pekerjaan yang mampu memperkuat basis pendapatan masyarakat.
Di sinilah political economy of the possible menjadi relevan. Reformasi yang secara ekonomi ideal belum tentu dapat dilaksanakan jika tidak memiliki dukungan politik. Pembuat kebijakan perlu bekerja di dalam batasan politik yang ada. Reformasi dapat dimulai dari kebijakan yang relatif mudah dilaksanakan tetapi memberikan manfaat marginal yang besar. Keberhasilan awal kemudian dapat menciptakan dukungan politik untuk bergerak menuju reformasi yang lebih sulit.
Pendekatan tersebut juga berarti tidak memaksakan satu resep untuk semua negara. Kebijakan jangka pendek perlu mencari best fit, sementara dalam jangka panjang institusi dapat diarahkan menuju best practice. Negara berkembang tidak selalu memiliki institusi yang cukup kuat untuk langsung menerapkan kebijakan yang dirancang untuk negara dengan institusi kelas dunia. Karena itu, kebijakan harus menyesuaikan kondisi institusional dan politik yang nyata.
Bagi kelas menengah Indonesia, agenda akhirnya sangat jelas: yang dibutuhkan bukan sekadar pertumbuhan lebih tinggi, tetapi pertumbuhan yang menghasilkan mobilitas ekonomi. Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang memungkinkan perusahaan berinvestasi, manufaktur tumbuh, produktivitas meningkat dan pekerjaan formal berkembang. Deregulasi dan kepastian investasi menjadi penting karena tanpa keduanya perusahaan akan menghadapi biaya tinggi dan enggan memperluas kapasitas produksi.
Program perlindungan jangka pendek tetap diperlukan. Dukungan terhadap rumah tangga melalui kebijakan listrik dan bantuan yang ditargetkan dapat menjadi bantalan terhadap guncangan dan membantu mempertahankan daya beli. Namun, kebijakan tersebut seharusnya menjadi perlindungan sementara, bukan pengganti reformasi struktural. Solusi jangka panjang tetap kembali kepada penciptaan pekerjaan yang layak.
Pelajaran lain yang penting adalah perlunya melakukan piloting, evaluasi dan adaptasi sebelum sebuah kebijakan diperluas secara nasional. Sebuah program pembangunan masyarakat, misalnya, dapat dimulai dalam skala kecil, kemudian dievaluasi dan diperbaiki sebelum akhirnya diterapkan secara nasional. Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah menguji desain kebijakan sebelum menanggung biaya besar dari pelaksanaan berskala nasional.
Masa depan kelas menengah akan menjadi salah satu ukuran terpenting keberhasilan pembangunan Indonesia. Jika seseorang dari keluarga berpendapatan rendah dapat memperoleh pendidikan, mendapatkan pekerjaan produktif, membeli rumah, membangun tabungan dan kemudian meningkatkan taraf hidup keluarganya, pertumbuhan ekonomi telah menghasilkan mobilitas. Tetapi jika seseorang yang sudah masuk kelas menengah justru terus-menerus berada hanya satu guncangan dari kemiskinan, maka pertumbuhan tersebut belum menghasilkan keamanan ekonomi yang memadai.
Indonesia karena itu tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan. Tantangannya adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menciptakan good jobs, memperluas produktivitas, memperkuat manufaktur dan sektor-sektor produktif lainnya, serta menciptakan kepastian bagi investasi. Kelas menengah membutuhkan lebih dari sekadar bantuan ketika mengalami kesulitan. Mereka membutuhkan ekonomi yang memberi alasan untuk percaya bahwa kerja keras, pendidikan dan produktivitas masih membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik.
Ketika pertumbuhan gagal menghasilkan pekerjaan yang aman dan dapat diperluas, pembangunan menjadi semakin sulit dipertahankan secara politik. Bagi Indonesia, memperkuat kelas menengah bukan hanya agenda pemerataan. Ia adalah bagian dari strategi mempertahankan pertumbuhan, stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan itu sendiri.
