(Vibizmedia – Banyuwangi) Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, melakukan dialog dengan pengurus dan petugas jaringan irigasi dalam kegiatan “Jagong Tani Guyup Rukun bersama Bapak Menko Pangan” di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (20/8/2026). Para pengurus IHIPPA, GHIPPA, HIPPA, kepala blok, serta subblok irigasi dari sejumlah wilayah Daerah Irigasi (DI) Baru hadir dalam pertemuan tersebut.
Sekitar 715 peserta dari enam kecamatan hadir dalam kegiatan tersebut. Para petani menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi, sekaligus membangun komunikasi dengan pemerintah terkait upaya menjaga produksi pertanian dan ketahanan pangan.
DI Baru mencakup lahan persawahan sekitar 16.000 hektare atau kurang lebih seperempat dari total areal sawah di Banyuwangi. Kawasan ini diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 200.000 ton padi dalam setahun. Sesuai dengan luasnya lahan maka sangatlah penting adanya kelancaran jaringan irigasi, karena sangat berdampak terhadap kegiatan produksi petani.
Sejumlah persoalan disampaikan dalam dialog, mulai dari harga gabah, pupuk hingga ketersediaan air. Zulkifli menyebut kondisi pupuk saat ini sudah cukup baik, baik dari sisi harga maupun distribusinya. Sementara untuk gabah, harga yang diterima petani juga menunjukkan perbaikan.
Pada panen sebelumnya, harga gabah disebut sempat berada di atas Rp7.000 per kilogram. Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelumnya yang umumnya berada di sekitar Rp5.000 per kilogram. Perbaikan harga tersebut turut memberikan tambahan pendapatan bagi petani.
Namun, persoalan pengairan masih menjadi pekerjaan yang perlu mendapat perhatian. Pendangkalan pada beberapa sungai dan saluran membuat aliran air ke sawah tidak selalu berjalan lancar. Salah satu contohnya berada di wilayah Ringin Agung, tempat jaringan irigasi melayani sekitar 645 hektare sawah. Petani menilai debit air yang tersedia di kawasan tersebut masih belum mencukupi kebutuhan lahan.
Untuk mengatasinya, petani mengusulkan normalisasi saluran dan pengerukan endapan yang menghambat aliran air. Mereka juga meminta dukungan untuk sarana pengairan, termasuk penyediaan jaringan listrik ke embung dan jalur air darurat yang dapat digunakan ketika pasokan air tidak mencukupi.
Zulkifli meminta agar persoalan tersebut disampaikan terlebih dahulu melalui pemerintah daerah sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Ia juga membuka ruang agar laporan mengenai masalah di lapangan diteruskan kepadanya untuk membantu mengawal penyelesaiannya.
Sebelumnya, tim terkait telah turun langsung melakukan pengecekan terhadap kondisi sejumlah jaringan irigasi. Pemerintah selanjutnya akan mendorong penanganan dan perbaikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Para petani juga mengusulkan agar pekerjaan pembangunan atau perbaikan infrastruktur pertanian dapat dilaksanakan secara swakelola sesuai ketentuan yang berlaku, dengan melibatkan organisasi petani dan masyarakat setempat.
Pemerintah juga memberi perhatian pada penguatan kelembagaan ekonomi petani. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ditargetkan mulai beroperasi pada September. Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu petani mendapatkan kebutuhan produksi, menyalurkan hasil panen ke pasar, serta memperbaiki posisi tawar petani dalam rantai perdagangan.
Untuk hasil hortikultura, khususnya sayuran, kebutuhan fasilitas penyimpanan juga menjadi bagian dari pembahasan. Kehadiran cold storage dinilai dapat membantu menjaga kualitas hasil panen dan mencegah penurunan nilai jual ketika produk tidak langsung terjual.
Banyuwangi sendiri memiliki Bendungan Karangdoro yang dibangun sejak 1925. Hingga kini, bendungan tersebut masih dimanfaatkan untuk mendukung pengairan lahan pertanian. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya pemeliharaan infrastruktur pengairan agar tetap dapat berfungsi dan menopang kegiatan pertanian dalam jangka panjang.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan turut memberikan 700 paket bantuan pangan berupa beras yang berasal dari Bulog kepada masyarakat. Bantuan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah di tengah upaya memperkuat sektor pertanian.
Pemerintah menyatakan dukungan kepada petani akan terus mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari menjaga harga hasil panen, memastikan ketersediaan pupuk dan air, memperbaiki infrastruktur pertanian hingga membuka akses pasar. Penguatan kerja sama dengan kelembagaan petani dan pemerintah daerah diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendukung pencapaian swasembada pangan nasional.
