(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan hubungan ekonomi dengan Uni Eropa melalui percepatan implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan antara pemerintah Indonesia, Delegasi Uni Eropa, dan para Duta Besar negara-negara anggota Uni Eropa di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai IEU CEPA akan menjadi salah satu pijakan penting untuk memperluas hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa. Kesepakatan tersebut juga diharapkan dapat membantu Indonesia melakukan diversifikasi rantai pasok sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi, terutama di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik.
Jika mulai berlaku pada awal tahun depan, IEU CEPA akan memberikan akses pasar yang lebih besar bagi kedua pihak. Sebanyak 90,4 persen pos tarif Indonesia akan langsung menjadi nol persen, sedangkan 8,37 persen lainnya akan diturunkan secara bertahap. Dengan skema tersebut, sejumlah produk unggulan Indonesia seperti minyak sawit, alas kaki, kopi, furnitur, produk pertanian dan perikanan, serta jasa telekomunikasi diharapkan memiliki peluang ekspor yang lebih luas ke pasar Eropa.
Di sisi lain, Uni Eropa akan memperoleh akses yang lebih besar ke pasar Indonesia. Hal ini dinilai dapat membuka peluang bagi industri dan konsumen Eropa untuk mendapatkan produk dengan harga yang lebih kompetitif sekaligus memperluas hubungan perdagangan kedua kawasan.
Pemerintah Indonesia menargetkan penyelesaian dokumen IEU CEPA dalam bahasa Inggris dalam waktu dekat. Setelah proses tersebut rampung, perjanjian diharapkan dapat ditandatangani pada Oktober 2026. Selanjutnya, kesepakatan akan diajukan kepada Parlemen Uni Eropa untuk menjalani proses ratifikasi. Di Indonesia, pemerintah telah melakukan konsultasi dengan DPR dan menyiapkan mekanisme penerapan melalui Peraturan Presiden agar proses implementasinya dapat dilakukan lebih cepat setelah seluruh tahapan selesai.
Pengesahan IEU CEPA juga dipandang dapat meningkatkan minat investasi dari perusahaan-perusahaan Eropa. Indonesia berharap investasi tersebut tidak hanya masuk pada sektor konvensional, tetapi juga diarahkan ke industri yang menghasilkan nilai tambah tinggi. Beberapa sektor yang menjadi sasaran antara lain manufaktur maju, energi terbarukan, kendaraan listrik, ekonomi digital, dan industri farmasi.
Peningkatan kunjungan dari sejumlah negara Eropa ke Indonesia dalam beberapa waktu terakhir dinilai turut menunjukkan besarnya minat terhadap peluang investasi di Indonesia. Sejumlah kunjungan tersebut bahkan disertai delegasi bisnis yang cukup besar.
Percepatan ratifikasi juga dinilai penting karena fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) bagi Indonesia akan berakhir pada penghujung tahun ini. Dengan selesainya proses IEU CEPA secara lebih cepat, potensi kesenjangan akses pasar setelah berakhirnya fasilitas tersebut dapat ditekan.
Dari pihak Uni Eropa, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi menyambut baik dialog yang mempertemukan pemerintah Indonesia dengan para perwakilan negara anggota Uni Eropa. Pertemuan tersebut dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen politik negara-negara anggota Uni Eropa terhadap penyelesaian dan penandatanganan IEU CEPA.
Menurut Denis, percepatan ratifikasi IEU CEPA juga berpotensi meningkatkan ketertarikan perusahaan Eropa untuk menanamkan modal di Indonesia. Kepastian kerangka perdagangan dan investasi melalui kesepakatan tersebut dinilai dapat memberikan dasar yang lebih kuat bagi dunia usaha dalam melihat peluang jangka panjang di Indonesia.
Ia juga memperkirakan hubungan ekonomi kedua pihak akan semakin aktif dengan meningkatnya kunjungan pejabat pemerintah, delegasi bisnis, hingga perwakilan keluarga kerajaan dari negara-negara Eropa ke Indonesia. Salah satu agenda yang telah direncanakan adalah kunjungan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa Maros Sefcovic ke Indonesia pada akhir Oktober atau awal November mendatang.
Dialog antara pemerintah Indonesia dan negara-negara anggota Uni Eropa juga dinilai penting untuk mempersiapkan pelaksanaan IEU CEPA secara lebih matang. Melalui pertemuan semacam ini, berbagai kementerian terkait dan perwakilan negara anggota Uni Eropa dapat membahas kebutuhan implementasi secara lebih rinci, termasuk peluang investasi yang dapat dikembangkan setelah perjanjian berlaku.
Keterlibatan dunia usaha juga didorong agar proses persiapan tidak hanya berlangsung di tingkat pemerintah. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengusulkan pembentukan Joint Task Force yang dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk ikut terlibat dalam persiapan implementasi IEU CEPA, baik melalui pembahasan teknis maupun kerja sama bilateral dengan masing-masing negara anggota Uni Eropa.
