(Vibizmedia-Nasional) Badan Gizi Nasional (BGN) memperoleh pagu anggaran sebesar Rp240,20 triliun untuk tahun anggaran 2027, turun Rp30 triliun dibandingkan pagu indikatif sebelumnya yang mencapai Rp270,20 triliun.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, efisiensi Rp30 triliun tersebut dilakukan secara khusus pada komponen bantuan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Terdapat efisiensi sebesar Rp30 triliun khusus pada komponen bantuan pemerintah untuk MBG, yang dari semula Rp265,5 triliun menjadi Rp232,5 triliun. Angka Rp240,20 triliun tersebut yang menjadi dasar rencana kerja dan anggaran yang kami sampaikan pada siang hari ini,” ujar Sudaryono dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Sudaryono menjelaskan, penetapan anggaran BGN 2027 dilakukan melalui dua tahap. Pada tahap pertama, pagu indikatif ditetapkan sebesar Rp270,20 triliun. Selanjutnya, berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu anggaran BGN ditetapkan menjadi Rp240,20 triliun.
Dari total pagu tersebut, Rp232,88 triliun atau 96,95% dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional. Sementara Program Dukungan Manajemen memperoleh Rp7,33 triliun atau 3,05%.
Jika dilihat berdasarkan jenis belanja, anggaran BGN 2027 didominasi belanja barang sebesar Rp233,12 triliun atau 97,05%. Adapun belanja pegawai mendapatkan alokasi Rp7,08 triliun atau 2,95%.
MBG Serap Rp232,5 Triliun
Sudaryono menegaskan, sebagian besar anggaran BGN 2027 diarahkan untuk pelaksanaan MBG. Dari total anggaran Rp240,20 triliun, alokasi MBG mencapai Rp232,50 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik, guru, tenaga kependidikan, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita atau kelompok 3B.
Untuk peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, alokasi anggaran mencapai Rp198,96 triliun. Sedangkan kelompok 3B memperoleh Rp33,54 triliun.
Selain penyediaan makanan, anggaran MBG juga mencakup dukungan sistem informasi, promosi dan edukasi, kerja sama kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan, pengawasan serta penguatan tata kelola.
“Dengan kata lain, BGN membangun bukan hanya program memberi makanan, tetapi ekosistem pemenuhan gizi nasional,” kata Sudaryono.
Sementara itu, kegiatan teknis non-MBG dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional memperoleh alokasi Rp373,3 miliar atau sekitar 0,16%. Dana tersebut antara lain digunakan untuk standardisasi dapur SPPG, pelatihan petugas penyaji makanan, penguatan rantai pasok serta pemantauan mutu dan keamanan pangan.
Pendidikan Dapat Rp198,96 Triliun
Berdasarkan fungsi, pagu anggaran BGN 2027 terbagi dalam tiga fungsi utama.
Fungsi pendidikan mendapat alokasi terbesar sebesar Rp198,96 triliun atau 82,83%. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan MBG bagi peserta didik di satuan pendidikan, termasuk guru dan tenaga kependidikan.
Kemudian fungsi kesehatan memperoleh Rp33,54 triliun atau 13,96%, yang diperuntukkan bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Sementara fungsi ekonomi memperoleh Rp7,69 triliun atau 3,2%, yang digunakan untuk kegiatan nonteknis MBG dan dukungan manajemen.
Deputi Penyediaan dan Penyaluran Kuasai 96,8% Anggaran
Berdasarkan unit eselon I, alokasi terbesar diberikan kepada Deputi Penyediaan dan Penyaluran (Diyanlur) sebesar Rp232,56 triliun atau sekitar 96,8% dari total anggaran BGN.
Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan penyediaan dan distribusi MBG secara langsung di seluruh Indonesia.
Selanjutnya, Sekretariat Utama memperoleh Rp7,26 triliun atau sekitar 3%. Anggaran tersebut digunakan untuk operasional organisasi, termasuk gaji dan tunjangan pegawai.
Adapun Deputi Pemantauan dan Pengawasan, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Inspektorat Utama, Pusat Data dan Sistem Informasi, serta Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi secara keseluruhan memperoleh alokasi Rp384,5 miliar atau sekitar 0,16%.
Dengan struktur tersebut, sekitar 97% dari total pagu BGN 2027 akan terserap untuk program pemenuhan gizi dan pelaksanaan MBG, sementara sisanya digunakan untuk mendukung tata kelola, pengawasan, teknologi informasi, administrasi dan operasional kelembagaan.
