(Vibizmedia-Nasional) Penerimaan pajak hingga Juli 2026 mencapai Rp1.224,3 triliun. Angka tersebut tumbuh 23,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, peningkatan penerimaan tersebut tidak berasal dari kenaikan tarif pajak maupun penerapan jenis pajak baru.
Menurutnya, pemerintah saat ini lebih fokus meningkatkan kualitas administrasi perpajakan, memperkuat pengawasan dan tata kelola, serta menutup berbagai potensi kebocoran penerimaan negara.
“Walaupun reaksinya sering keluar tuh, kita menerapkan pajak. Pak Sekjen tolong kasih tahu teman-teman yang lain, posisi kita seperti itu. Nggak ada pajak baru, belum ada juga rencana menaikkan tarif,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Kamis (10/9/2026).
Di sisi lain, belanja negara hingga akhir Juli 2026 tercatat mencapai Rp1.969,6 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 18,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski belanja tumbuh cukup tinggi, Purbaya memastikan kondisi defisit APBN masih terkendali. Hingga akhir Juli, defisit tercatat sebesar Rp235,6 triliun atau sekitar 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun, kondisi tersebut juga membuat pemerintah perlu mewaspadai potensi pengajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dari kementerian dan lembaga.
“Kita senang dan deg-degan sebetulnya. Senangnya ternyata masih bisa dikendalikan kan. Takutnya adalah kalau kementerian/lembaga tahu kita baru defisit 0,91%, sebentar lagi kita akan menerima ABT yang besar-besaran mungkin ya,” kata Purbaya.
Perombakan Pejabat Kemenkeu
Selain perkembangan penerimaan dan belanja negara, Purbaya juga mengungkapkan adanya perombakan jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.
Sekitar 50 pegawai setingkat Eselon II mengalami perubahan posisi. Sementara itu, perombakan juga dilakukan terhadap sekitar 350 pegawai Eselon III.
Purbaya mengatakan, perubahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari reorientasi dan mutasi rutin di lingkungan Kementerian Keuangan. Perubahan mencakup jabatan fungsional hingga jajaran direktorat jenderal dan Badan Layanan Umum (BLU), termasuk jajaran direksi Special Mission Vehicle (SMV).
“Jadi cukup banyak. Ini kan biasa reorientasi lah, setahun sekali seperti itu, ada yang mutasi. Memang jamannya sekarang, jadi ini bukan hal yang khusus, memang seperti itu,” terang Purbaya.
