(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus memperkuat kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam menghadapi tantangan keamanan di ruang digital yang semakin dinamis.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai, perlindungan terhadap ekosistem digital nasional tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan koordinasi yang erat, pertukaran informasi, serta langkah pencegahan yang melibatkan berbagai institusi sesuai dengan kewenangannya.
Penegasan tersebut disampaikan Meutya saat menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026). Pertemuan ini tercatat sebagai rapat Kominpus pertama yang digelar di luar Kantor Badan Intelijen Negara (BIN).
Rapat dipimpin Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) M. Herindra yang juga menjabat Kepala Komite Intelijen Pusat. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, forum diikuti pimpinan dan perwakilan dari berbagai unsur intelijen, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, serta kementerian dan lembaga terkait. Unsur TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan juga turut terlibat dalam pembahasan.
Menurut Meutya, pesatnya perkembangan teknologi telah membuat ruang digital memiliki posisi semakin penting dalam kehidupan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari kepentingan strategis negara. Kondisi tersebut membuat upaya menjaga keamanan digital perlu dilakukan secara terpadu.
“Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman,” ujar Meutya.
Ia mengatakan, koordinasi lintas lembaga diperlukan agar setiap potensi ancaman dapat dikenali lebih awal dan ditangani secara terukur. Karena itu, forum Kominpus menjadi salah satu sarana untuk menyatukan perspektif dan memperkuat konsolidasi dalam menghadapi dinamika keamanan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan juga mencakup penanganan berbagai konten negatif di ruang digital. Beberapa di antaranya adalah konten terorisme, pornografi anak, narkoba, perjudian daring, serta disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian atau DFK.
Meutya menekankan bahwa penyelesaian persoalan tersebut memerlukan keterlibatan berbagai institusi. Informasi yang diperoleh masing-masing lembaga perlu dapat diteruskan dan ditindaklanjuti sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
“Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” katanya.
Di sisi lain, kemampuan intelijen dan keamanan siber dinilai memiliki peran penting dalam mendeteksi perubahan pola ancaman sejak dini. Informasi yang dikumpulkan oleh berbagai lembaga dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah antisipasi maupun respons terhadap potensi gangguan.
“Koordinasi seperti ini penting agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih cepat dan terukur. Kita ingin membangun ekosistem digital yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga aman, tangguh, dan terlindungi,” ujar Meutya.
Ia menambahkan, penguatan keamanan digital perlu berjalan beriringan dengan agenda transformasi digital nasional. Pemanfaatan teknologi yang semakin luas untuk kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan pelayanan publik membuat ketahanan sistem digital menjadi bagian penting dari ketahanan nasional.
Semakin besar ketergantungan masyarakat dan negara terhadap teknologi digital, menurut Meutya, semakin penting pula memastikan ruang tersebut memiliki sistem keamanan dan tata kelola yang memadai.
“Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat,” tutupnya.
