(Vibizmedia – Jakarta) Pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di Indonesia membutuhkan dukungan infrastruktur telekomunikasi yang kuat dan andal. Ketersediaan jaringan berkualitas menjadi faktor penting untuk menjamin kelancaran pertukaran, pengiriman, hingga pengumpulan data yang menjadi bagian utama dalam ekosistem teknologi AI.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menilai meningkatnya kebutuhan infrastruktur AI dapat membuka peluang besar bagi perkembangan industri telekomunikasi nasional. Meski demikian, besarnya kebutuhan investasi pembangunan jaringan serta ketidakpastian pengembalian modal masih menjadi tantangan bagi operator dalam memperluas infrastruktur teknologi generasi terbaru.
Nezar menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Lintas Teknologi Solutions Day 2026 di Jakarta Timur, Sabtu (31/10/2026). Ia menegaskan bahwa keberadaan jaringan telekomunikasi merupakan prasyarat utama bagi berlangsungnya aktivitas pengelolaan dan pertukaran data.
“Tidak ada pertukaran data tanpa jaringan telekomunikasi. Tidak ada transfer data yang terjadi. Tidak ada data yang bisa dikumpulkan oleh cloud kalau jaringan telekomunikasi tidak bekerja dengan baik,” ujar Nezar.
Ia menjelaskan, infrastruktur telekomunikasi memiliki kedudukan strategis dalam rantai pasok teknologi AI, sama pentingnya dengan ketersediaan listrik, energi, dan air. Oleh karena itu, kesenjangan akses konektivitas perlu segera diatasi agar perkembangan teknologi digital dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan wilayah Indonesia.
Salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah meningkatkan kecepatan internet hingga 100 Mbps dengan biaya layanan yang lebih terjangkau. Kebijakan ini diharapkan memperluas penetrasi internet rumah tangga sekaligus mempercepat pemerataan pemanfaatan teknologi digital.
“Targetnya adalah 100 Mbps dengan biaya internet yang lebih murah sehingga penetrasi ke rumah tangga semakin masif. Dengan demikian, penyebaran teknologi bisa berlangsung lebih cepat,” tuturnya.
Dari sisi cakupan infrastruktur, jaringan 4G saat ini telah menjangkau hampir 99 persen wilayah permukiman di Indonesia. Sementara itu, tingkat penetrasi internet nasional mendekati 81 persen. Namun, pemanfaatan layanan internet tetap atau fixed broadband masih relatif terbatas, yakni sekitar 22 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya peluang untuk memperluas layanan internet berbasis jaringan tetap hingga ke rumah tangga. Pemerintah juga berupaya mendorong peningkatan kecepatan koneksi sekaligus menekan tarif agar layanan broadband semakin mudah dijangkau masyarakat.
Nezar mengungkapkan bahwa biaya berlangganan fixed broadband di Indonesia saat ini rata-rata masih berada di kisaran Rp300 ribu per bulan. Angka tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan India yang menawarkan layanan serupa dengan tarif sekitar 5–10 dolar Amerika Serikat (AS).
Selain memperkuat jaringan internet tetap, pemerintah juga mendorong percepatan pengembangan teknologi 5G. Teknologi ini dinilai memiliki kemampuan latensi lebih rendah sehingga dapat menunjang kebutuhan komputasi, pemrosesan informasi, dan pengambilan keputusan berbasis AI secara lebih cepat.
“Kalau kita berbicara tentang AI, teknologi yang paling tepat adalah 5G karena memiliki latensi lebih rendah untuk membantu komputasi dan pengambilan keputusan yang lebih cepat,” ungkap Nezar.
Lebih jauh, ia menilai penguatan infrastruktur telekomunikasi akan memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi digital nasional. Potensi nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai 366 miliar dolar AS pada 2030, dari keseluruhan potensi pasar digital kawasan ASEAN yang diproyeksikan sebesar 1 triliun dolar AS.
Untuk merealisasikan peluang tersebut, pemerintah mendorong sinergi dengan pelaku industri telekomunikasi dalam memperluas pembangunan infrastruktur, memperkuat konektivitas, serta mempercepat penerapan AI di berbagai sektor ekonomi dan pelayanan masyarakat.
Nezar menegaskan, pemerintah berupaya menyiapkan dukungan regulasi yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi industri telekomunikasi sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial secara lebih luas.
“Kita berkolaborasi bersama, pemerintah mencoba menyiapkan perangkat-perangkat regulasi yang bisa membantu industri telekomunikasi sekaligus mendorong adopsi artificial intelligence dengan lebih baik di berbagai sektor,” tandasnya.
