(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus mengoptimalkan kebijakan pengelolaan devisa dan ekspor sumber daya alam (SDA) guna memperkuat ketahanan ekonomi serta menjaga stabilitas eksternal Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui penyempurnaan dua kebijakan utama, yakni pengelolaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan pengaturan ekspor komoditas SDA strategis melalui BUMN Ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) (Persero).
Penyempurnaan kebijakan tersebut mencakup sejumlah langkah baru, antara lain perluasan cakupan Pasal 18A PP 21/2026 menjadi tujuh negara dan kawasan mitra dengan dukungan 16 bank devisa penempatan. Pemerintah juga tengah menyiapkan relaksasi ketentuan penukaran DHE ke Rupiah serta memastikan kesiapan Portal DSI atau NADI untuk beroperasi secara penuh mulai 1 Januari 2027.
Berbagai perkembangan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Kebijakan DHE SDA dan Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis melalui BUMN Ekspor (DSI) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pekan lalu. Sosialisasi yang berlangsung secara hibrida itu diikuti pimpinan kementerian dan lembaga, Bank Indonesia, OJK, perbankan, asosiasi usaha sektor SDA, serta para eksportir.
Menko Airlangga mengatakan, penguatan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkokoh struktur perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai tukar, dan meningkatkan cadangan devisa. Langkah ini sekaligus bertujuan memastikan pengelolaan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat struktur ekonomi nasional, menjaga stabilitas nilai tukar, dan memperkuat cadangan devisa, sekaligus memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Airlangga dalam siaran pers yang diterima Senin (9/11/2026).
Berdasarkan PP 2/2026, eksportir dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan diwajibkan memasukkan seluruh atau 100% DHE SDA ke dalam Sistem Keuangan Indonesia melalui Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA.
Ketentuan penempatannya dibedakan berdasarkan sektor. Untuk DHE nonmigas, seluruh dana wajib ditempatkan sekurang-kurangnya selama 12 bulan. Sementara itu, DHE migas dikenakan kewajiban penempatan minimal 30% dengan jangka waktu paling singkat tiga bulan pada bank devisa BUMN.
Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berarti membatasi atau membekukan penggunaan devisa milik eksportir. Selama masa penempatan, DHE nonmigas tetap dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan usaha.
Pemanfaatan tersebut meliputi penukaran ke Rupiah maksimal 50%, pembayaran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pembayaran dividen, pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal, serta pelunasan pinjaman untuk pembelian barang modal dan modal kerja dalam valuta asing. Penggunaan dana tersebut tetap harus memenuhi ketentuan bahwa saldo berada dalam Reksus valas.
“Perlu ditegaskan bahwa DHE tidak dibekukan. Sekali lagi, DHE tidak dibekukan,” tegas Airlangga.
Selain melalui Reksus DHE SDA, eksportir memiliki sejumlah alternatif penempatan dana, di antaranya deposito perbankan, Term Deposit (TD) Valas DHE Bank Indonesia, Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) dengan tenor hingga 12 bulan, serta Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam valuta asing.
Dana DHE yang ditempatkan juga dapat digunakan sebagai underlying transaksi swap lindung nilai dengan Bank Indonesia, jaminan kredit dalam Rupiah, maupun transaksi FX swap bersama perbankan.
Di sisi lain, bank dapat memperlakukan DHE SDA sebagai agunan tunai. Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan DHE SDA bahkan dapat dikecualikan dari perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sepanjang persyaratan yang ditetapkan terpenuhi.
Perluasan Fasilitas Pasal 18A ke Tujuh Negara dan Kawasan
Pemerintah juga memperluas cakupan fasilitas khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 18A PP 21/2026. Ketentuan ini ditujukan bagi eksportir sektor pertambangan yang menjalankan kewajiban berdasarkan perjanjian bilateral, nota kesepahaman, maupun kesepakatan perdagangan dengan negara mitra.
Melalui fasilitas tersebut, eksportir yang memenuhi persyaratan hanya diwajibkan menempatkan minimal 30% DHE selama tiga bulan. Adapun 70% sisanya dapat digunakan secara lebih fleksibel. Penempatan dana juga diperbolehkan melalui bank devisa non-BUMN yang telah ditetapkan pemerintah.
Fasilitas ini bersifat pilihan, berlaku sebagai satu paket kebijakan, dan hanya dapat dipilih satu kali oleh eksportir yang memenuhi kriteria.
Hasil evaluasi dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pada 3 November 2026 menyepakati penambahan tiga mitra, yakni Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa. Dengan demikian, daftar mitra kini mencakup tujuh negara dan kawasan, setelah sebelumnya meliputi Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok termasuk Hong Kong, serta Australia.
Pemerintah juga memperluas daftar bank penempatan menjadi 16 bank, terdiri atas lima bank BUMN dan 11 bank non-BUMN. Salah satu tambahan dalam daftar tersebut adalah PT Bank OCBC NISP Tbk. Penetapan bank dilakukan melalui proses transparan dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria umum dan khusus yang terukur.
Dalam Rakortas yang sama, pemerintah menyepakati perluasan kriteria eksportir dengan memasukkan pengakuan terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT) serta kepemilikan saham tidak langsung melalui skema Ultimate Beneficial Ownership (UBO).
Kajian teknis mengenai perluasan kriteria tersebut akan segera disiapkan sebagai landasan perubahan PMK 48/2026. Airlangga meminta eksportir yang memiliki struktur kepemilikan melalui UBO untuk secara aktif menyampaikan informasi atau pengungkapan kepemilikannya. Sebelum perubahan regulasi diberlakukan, PMK 48/2026 tetap menjadi pedoman pelaksanaan.
Pemerintah Siapkan Relaksasi Penukaran DHE ke Rupiah
Evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa realisasi pemasukan dan pemanfaatan DHE SDA relatif stabil, sementara tingkat retensi valuta asing mengalami peningkatan.
Untuk menjaga kelancaran operasional dan kebutuhan likuiditas pelaku usaha, pemerintah kini menyiapkan perubahan keempat atas PP 36/2023. Salah satu substansi yang akan diatur adalah pelonggaran batas penukaran DHE ke Rupiah sehingga kebutuhan arus kas eksportir tetap dapat terpenuhi tanpa mengurangi tujuan utama penguatan cadangan devisa nasional.
DSI Perkuat Transparansi Ekspor Tanpa Mengubah Proses Bisnis
Selain pengelolaan DHE SDA, pemerintah juga memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui DSI sebagaimana diatur dalam PP 24/2026.
Regulasi tersebut menetapkan tiga komoditas yang menjadi sasaran kebijakan, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi. Pada 2025, ketiga komoditas tersebut menghasilkan nilai ekspor sekitar USD66,13 miliar atau setara 23,4% dari total ekspor nasional.
Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 Juni 2026 dengan masa transisi hingga 31 Desember 2026. Airlangga menekankan bahwa dalam mekanisme tersebut DSI hanya bertindak sebagai perantara tunggal, bukan sebagai pihak yang mengambil alih kegiatan perdagangan eksportir.
Dengan demikian, proses negosiasi dan transaksi komersial tetap dilakukan langsung antara eksportir dan pembeli. Prosedur ekspor yang selama ini berjalan juga tidak mengalami perubahan mendasar.
Peran DSI terbatas pada pemeriksaan dokumen kontrak serta pemberian persetujuan terhadap rancangan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Sementara itu, tanggung jawab terkait ketentuan larangan dan pembatasan (lartas), Domestic Market Obligation (DMO), pemeriksaan barang, pengapalan, hingga pemenuhan kewajiban DHE tetap berada di tangan eksportir.
Kode Harmonized System (HS) juga tidak mengalami perubahan. Pemerintah hanya akan menyesuaikan Permendag 15, 16, dan 17 Tahun 2026, termasuk ketentuan mengenai masa berlaku Eksportir Terdaftar (ET).
Dalam pelaksanaannya, eksportir tetap menggunakan sistem CEISA seperti sebelumnya. Perbedaannya terletak pada tahapan pengajuan dokumen, yang kini harus melewati Portal DSI terlebih dahulu sebelum diteruskan ke sistem CEISA.
Untuk memastikan proses tersebut berjalan tanpa hambatan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama DSI telah melakukan koordinasi intensif dan pengujian sistem secara bersama-sama.
Portal NADI sendiri telah melalui tahap uji coba yang melibatkan sekitar 100 eksportir. Peserta uji coba tersebut mewakili kurang lebih 50% nilai ekspor dari ketiga komoditas strategis, dengan jumlah kontrak yang diuji mencapai sekitar 340.
Setelah kegiatan ekspor dan repatriasi dana dilaksanakan, DSI akan melakukan pemeriksaan pascapenyelesaian atau post-clearance menggunakan metodologi pasar yang independen. Apabila ditemukan perbedaan data, eksportir akan diminta memberikan klarifikasi.
Untuk mendukung penerapan sistem baru, DSI juga menyiapkan program pelatihan, layanan help desk, serta mekanisme keamanan dan perlindungan data. Transparansi dan kepercayaan menjadi prinsip utama dalam membangun tata kelola ekspor yang lebih baik.
Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia Luke Mahony menjelaskan bahwa keberadaan DSI bertujuan meningkatkan transparansi dan keterlacakan transaksi ekspor komoditas strategis Indonesia melalui integrasi serta verifikasi data.
Ia kembali menegaskan bahwa DSI tidak memiliki atau mengambil alih barang yang diekspor. Seluruh hubungan komersial, pergerakan barang, dan pembayaran tetap berlangsung secara langsung antara eksportir dengan pembeli.
Luke mengatakan, Portal NADI saat ini telah berfungsi dan sedang menjalani pengujian bersama eksportir, pembeli, serta asosiasi terkait. Berbagai masukan dari proses tersebut digunakan untuk menyempurnakan sistem, dengan tetap mengutamakan keamanan dan kerahasiaan informasi.
Menjelang penerapan penuh pada 1 Januari 2027, DSI terus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pelaku industri untuk menyiapkan panduan operasional, pelatihan, serta layanan pendampingan.
Menurutnya, prioritas utama DSI adalah memastikan kepastian berusaha dan kelancaran aktivitas ekspor, sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap komoditas Indonesia.
Penerapan Portal NADI Dimulai 1 Januari 2027
Pemerintah telah menyusun tahapan persiapan menuju implementasi penuh kebijakan ekspor melalui DSI. Perubahan PP 24/2026 ditargetkan selesai pada November 2026, kemudian dilanjutkan dengan penyesuaian sejumlah regulasi, yakni Permendag 15, 16, dan 17 Tahun 2026, Permendag 16/2021, serta PMK 155/2022.
Penerapan Portal DSI akan dilakukan secara bertahap. Tahap awal berupa pengujian fungsi sistem dan technical briefing dijadwalkan pada 15 November 2026.
Selanjutnya, pelaksanaan uji coba atau piloting sekaligus pembukaan registrasi akun NADI dimulai pada 15 Desember 2026. Sistem tersebut ditargetkan resmi beroperasi atau go-live pada 1 Januari 2027 untuk layanan PEB normal, yakni BC 3.0 dan BC 3.3.
Pada tahap berikutnya, sepanjang Triwulan I hingga II 2027, cakupan layanan akan diperluas secara bertahap hingga mencakup PP-FTZ, PP-KEK, PEB koreksi, dan layanan SSm Ekspor.
Rencana penguatan kebijakan ini memperoleh respons positif dari kalangan dunia usaha. Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengapresiasi keterbukaan pemerintah dalam menyediakan ruang dialog bagi pelaku usaha. Berbagai masukan yang disampaikan dalam rangkaian diskusi dinilai telah menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan.
Dukungan tersebut sekaligus mencerminkan kepercayaan dunia usaha terhadap arah kebijakan pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan kedua kebijakan dapat diterapkan secara efektif tanpa mengganggu kelancaran aktivitas ekspor.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kebijakan yang diterapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan ekspor nasional.
“Pemerintah terus secara periodik mengevaluasi kebijakan agar stabilitas terjaga dan ekspor dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.
