(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas terhadap 11 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penertiban dilakukan melalui evaluasi hak atas tanah, dengan sejumlah tindak lanjut mulai dari pencabutan HGU secara keseluruhan maupun sebagian, tidak memperpanjang hak yang telah berakhir, hingga menolak penerbitan HGU baru.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam peristiwa karhutla.
Ia mengungkapkan, berdasarkan penelusuran terhadap beneficial ownership atau pemilik manfaat akhir, sejumlah perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, terdapat pula pemegang saham dari dalam negeri.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Hasil pemeriksaan ATR/BPN membagi penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut ke dalam lima klaster. Penentuan langkah administratif didasarkan pada sejumlah indikator, di antaranya persentase luas lahan yang terbakar, kelengkapan dan kesesuaian sarana prasarana, frekuensi kejadian kebakaran, serta pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan pemberian hak atas tanah.
Tiga Perusahaan Terancam Kehilangan Seluruh HGU
Pada klaster pertama, ATR/BPN merekomendasikan pencabutan seluruh HGU milik tiga perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
Perusahaan pertama adalah PT MIB yang memiliki HGU seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Berikutnya, PT RKA dengan luas HGU 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
Sementara itu, PT SKM memiliki dua bidang HGU di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Rekomendasi pencabutan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi yang menunjukkan luas lahan terbakar melebihi 50 persen, ketidaksesuaian fasilitas pendukung, kejadian kebakaran berulang, serta adanya pelanggaran terhadap persyaratan dalam surat keputusan pemberian hak.
Klaster kedua menyangkut eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak atas tanah perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020 dan pemerintah memutuskan tidak memberikan perpanjangan, pembaruan, maupun penataan kembali hak tersebut.
Keputusan itu mempertimbangkan ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta riwayat kebakaran yang terjadi berulang kali di area perusahaan.
Tiga Perusahaan Tidak Memperoleh HGU Baru
Selanjutnya, klaster ketiga mencakup tiga perusahaan yang belum memperoleh penerbitan HGU. ATR/BPN memutuskan tidak memberikan hak tersebut maupun mempertimbangkan permohonan HGU dan/atau izin usaha perkebunan bagi perusahaan bersangkutan.
Ketiga perusahaan itu adalah PT ANI dengan area seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER dengan luas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Terkait ketiga perusahaan tersebut, ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk membahas tindak lanjut terhadap kemungkinan pencabutan izin usaha perkebunan.
Adapun klaster keempat berkaitan dengan penertiban sebagian HGU PT SAE yang berlokasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Perusahaan ini tercatat memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare.
Pencabutan sebagian hak dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan luas lahan terbakar tidak mencapai 50 persen, tetapi ditemukan ketidaksesuaian pada sarana dan prasarana yang menjadi persyaratan pengelolaan lahan.
Enam Bidang HGU Masih Menunggu Hasil Kajian
Sementara itu, tiga perusahaan lainnya masuk dalam klaster kelima. Keputusan mengenai pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya, masih menunggu pendalaman dan verifikasi data lebih lanjut.
Perusahaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah PT STP dengan dua bidang HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare. Kemudian PT API yang memiliki dua bidang HGU masing-masing 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare.
Perusahaan berikutnya adalah PT JMS dengan dua bidang HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Pendalaman terhadap enam bidang HGU tersebut diperlukan untuk memastikan keakuratan data dan menjadi landasan dalam menentukan bentuk tindakan administratif yang tepat, termasuk kemungkinan pencabutan hak secara keseluruhan atau hanya pada sebagian area.
Nusron menegaskan bahwa setiap tindakan penertiban hak atas tanah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk itu, ATR/BPN menerapkan serangkaian prosedur penanganan kasus pertanahan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan analisis hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” kata Nusron.
Pelaksanaan penertiban tersebut berlandaskan sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Rapat koordinasi evaluasi perizinan tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman. Pertemuan turut dihadiri sejumlah kepala badan, wakil menteri, serta perwakilan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih.
Melalui evaluasi dan penertiban HGU ini, pemerintah berupaya memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan lahan sekaligus meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan. Langkah tersebut juga diharapkan menjadi instrumen pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang di wilayah konsesi perusahaan.
