(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah memastikan revisi Undang-Undang Penyiaran tidak akan membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan ekspresi melalui akun media sosial pribadi. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lebih difokuskan pada pengaturan penyelenggara platform dan aktivitas penyiaran digital yang memenuhi kriteria tertentu, dengan mempertimbangkan skala operasional serta tanggung jawab penyelenggaranya.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dalam agenda penandatanganan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Angga menjelaskan, penyusunan DIM merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun kerangka regulasi penyiaran yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi. Regulasi penyiaran yang berlaku saat ini dinilai perlu diperbarui karena UU Nomor 32 Tahun 2002 disusun ketika media sosial dan platform berbagi video belum berkembang pesat seperti sekarang.
Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak berperan sebagai penonton, kini setiap orang dapat memproduksi sekaligus menyebarluaskan konten melalui berbagai platform digital, tanpa harus menggunakan fasilitas televisi maupun radio konvensional.
“Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam,” tegas Angga.
Ia menyebutkan, terdapat tiga prinsip utama yang menjadi landasan pemerintah dalam merumuskan pengaturan penyiaran di era digital. Prinsip pertama adalah menjamin perlindungan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Angga menekankan bahwa penggunaan akun media sosial pribadi, pembuatan vlog keluarga, hingga aktivitas konten kreator dan pelaku UMKM tidak serta-merta masuk dalam kategori kegiatan penyiaran yang mewajibkan pengajuan izin kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Aktivitas tersebut tetap merupakan bagian dari hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945.
“Yang kita atur di sini adalah nanti platformnya, penyelenggaranya,” ujarnya.
Menurut Angga, pengaturan penyiaran digital nantinya akan disesuaikan dengan karakteristik dan besaran kegiatan serta tingkat tanggung jawab pihak yang menyelenggarakannya. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram tetap tunduk pada ketentuan mengenai penyelenggara sistem elektronik yang berada dalam lingkup kewenangan Kemkomdigi, termasuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Adapun layanan maupun aktivitas digital yang memenuhi kriteria sebagai kegiatan penyiaran akan memperoleh pengaturan secara proporsional melalui RUU Penyiaran. Dengan demikian, regulasi ini tidak ditujukan untuk mengawasi seluruh pengguna media sosial, melainkan penyelenggara penyiaran digital yang menjalankan kegiatan secara profesional.
Sebagai contoh, Angga menyebut kanal digital yang memiliki organisasi redaksi, jadwal siaran terstruktur, jumlah penonton dalam skala besar, serta sistem monetisasi profesional. Model penyelenggaraan seperti ini dinilai perlu mengikuti standar isi siaran yang sebanding dengan kewajiban lembaga penyiaran konvensional.
Perlindungan Anak Menjadi Prioritas Pengaturan Digital
Prinsip kedua yang menjadi perhatian pemerintah adalah memperkuat perlindungan anak ketika mengakses konten di ruang digital.
Angga menyoroti masih adanya kesenjangan pengaturan antara media penyiaran konvensional dan layanan digital. Salah satu contohnya adalah iklan produk rokok yang penayangannya di televisi dibatasi berdasarkan waktu tertentu, tetapi konten serupa masih dapat ditemukan secara lebih bebas pada sejumlah platform digital.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong platform digital meningkatkan tanggung jawab dalam melindungi pengguna anak-anak. Upaya yang diperlukan antara lain penerapan pembatasan akses berdasarkan usia atau age-gating, mekanisme verifikasi usia, serta keterbukaan mengenai sistem algoritma yang digunakan.
Pemerintah juga memberi perhatian terhadap sistem rekomendasi konten, termasuk fitur For You Page (FYP), agar tidak secara otomatis mengarahkan anak-anak pada materi yang berpotensi membahayakan tanpa mekanisme perlindungan yang memadai.
Angga menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan bertujuan menghambat perkembangan teknologi, tetapi memastikan pemanfaatannya tetap berjalan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat.
“Kita tidak melarang teknologi, kita meminta teknologi untuk memiliki tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita,” katanya.
Dorong Persaingan Sehat Industri Penyiaran
Prinsip ketiga adalah menciptakan iklim persaingan yang lebih seimbang antara industri penyiaran konvensional dan pelaku penyiaran digital.
Angga menjelaskan bahwa selama ini stasiun televisi dan radio harus memenuhi berbagai kewajiban sebagai lembaga penyiaran. Kewajiban tersebut mencakup kepatuhan terhadap regulasi, pembayaran pajak, penyerapan tenaga kerja, serta penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
Pemerintah ingin agar penyelenggara penyiaran profesional melalui platform digital juga memiliki standar tanggung jawab yang sepadan. Dengan demikian, pelaku industri penyiaran nasional dapat bersaing dalam lingkungan usaha yang lebih adil.
Di sisi lain, pengaturan tersebut tetap harus menjaga kesempatan bagi kreator konten pemula dan pelaku UMKM untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana berekspresi, promosi, dan pengembangan usaha.
Dalam kesempatan itu, Angga turut mengapresiasi dukungan sejumlah kementerian dan lembaga yang berkontribusi dalam proses penyusunan DIM RUU Penyiaran. Instansi yang terlibat antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum.
Ia menjelaskan bahwa penandatanganan DIM merupakan tahapan penting dalam proses legislasi, tetapi belum menandakan bahwa seluruh substansi RUU Penyiaran telah mencapai kesepakatan final. Dokumen tersebut merupakan rumusan posisi pemerintah yang selanjutnya akan menjadi materi pembahasan bersama DPR RI.
Pemerintah dijadwalkan menyampaikan dokumen DIM kepada Presiden untuk kemudian diteruskan kepada DPR RI pada Selasa (10/11/2026).
Melalui pembahasan lanjutan bersama DPR, pemerintah berharap revisi UU Penyiaran dapat menghasilkan regulasi yang relevan dengan perkembangan teknologi digital, memberikan perlindungan lebih baik kepada masyarakat, sekaligus menciptakan ekosistem persaingan yang sehat dan berkelanjutan bagi industri penyiaran nasional.
