(Vibizmedia – Nasional) Untuk mencapai perbaikan di ease of doing business (EODB) atau kemudahan berusaha bagi para pelaku bisnis di Indonesia, Pemerintah lakukan beberapa perbaikan di beberapa sektor.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa beberapa aspek yang perlu diperbaiki tersebut mencakup memulai usaha, perizinan, pendaftaran properti, kelistrikan, pembayaran perpajakan, perdagangan lintas negara, akses perkreditan, perlindungan pada investor minoritas, penegakan kontrak dan penyelesaian kepailitan.
Presiden sampaikan bahwa peringkat kemudahan berusaha di Indonesia tahun 2016 mengalami peningkatan 11 peringkat dari tahun 2015 yang berada pada peringkat 120 dari 189 negara.
Peningkatan tersebut dirasa belum cukup signifikan untuk dapat mengejar dengan cepat negara ASEAN yang memiliki peringkat lebih tinggi seperti negara tetangga Singapura berada pada peringkat 1, Malaysia peringkat 18 dan Thailand peringkat 49, ungkap Presiden, Rabu (20/1).
Presiden mendorong agar Indonesia mencapai peringkat dibawah 40 pada tahun 2017 dan untuk mencapainya bukan hanya memperbaiki peringkat dalam survei kemudahan berusaha tetapi melalui terobosan-terobosan seperti memperbaiki aspek pelaksanaan di lapangan maupun di daerah, perbaikan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun kementerian/lembaga.
Selain itu, agar langkah tersebut menjadi konkret dan investor ingin menanamkan modalnya, Presiden akan melakukan pengecekan secara berkala dengan mengevaluasi setiap minggu, setiap bulan, setiap tiga bulan sekali dan setiap enam bulan sekali.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
