(Berita Daerah – Nasional) Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Rudi Halim meminta kepada pemerintah untuk mencabut atau setidaknya menunda pelaksanaan kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) karena dinilai memberatkan para pelaku bisnis di bidang furniture dan mebel.
Rudi Halim mengungkapkan bahwa sesungguhnya AMKRI tidak menyetujui adanya SVLK dengan beberapa alasan yaitu diantaranya kebijakan tersebut seharusnya diberlakukan kepada para pedagang dan bandar-bandar kayu yang ada di hulu, sedangkan masyarakat pembuat furniture hanyalah sebagai pengguna saja.
Alasan kedua yaitu apabila SVLK dipaksakan berlaku pada Januari 2015, maka hal tersebut sangat tidak mungkin karena masih ada lebih dari 3000 pelaku industri yang bergerak di bidang mebel kayu belum memiliki SVLK. Dengan waktu yang mepet dan lembaga sertifikasi hanya 12, maka hal itu dinilai sangat tidak mungkin.
Akbar Buwono/Regional Analyst at Vibiz Research/VM/BD Editor : Eni Ariyanti image: ant
