(Vibizmedia – Nasional) Upaya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam mencapai peringkat ease of doing business tahun 2017 dibawah 40 melalui beberapa pekerjaan besar pada sekitar 15 kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta dan Pemda kota Surabaya.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan bahwa tidak sedikit perubahan yang telah dilakukan kementerian/lembaga (K/L), ada sekitar 19 pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bersama-sama, tetapi belum efektif di lapangan atau publik belum tahu.
Franky sampaikan bahwa untuk mencapainya, pihaknya melakukan melalui 3 langkah antara lain melakukan deregulasi, sosialisasi dan monitoring dengan fokus memberikan kemudahan dari sisi prosedur yang terdiri dari jumlah hari lebih cepat dan biaya serendah-rendahnya, jumlah prosedur lebih singkat atau lebih pendek, ungkapnya, Rabu (20/1).
19 pekerjaan rumah tersebut terkait dengan memulai usaha yang dikerjakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Pemda DKI dan Surabaya, dari sisi perizinan terkait pendirian bangunan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR), Pemda DKI dan Pemda Surabaya.
Selanjutnya mengenai pendaftaran properti yang menjadi pekerjaan rumah Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Menteri Keuangan, pembayaran pajak yang menjadi tugas Kementerian Keuangan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala BPJS Kesehatan serta akses perkreditan yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Biro Kredit Swasta yang dapat memberikan kontribusi positif untuk ranking atas indikator akses perkreditan.
Penegakan kontrak terkait tata cara penyelesaian gugatan sederhana oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang selanjutnya adalah sosialisasi dan monitoring.
Penyambungan listrik tugas Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Perdagangan lintas negara tugas Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN agar lebih cepat dan sederhana dalam proses dan murah.
Indikator penyelesaian perkara kepailitan menjadi tugas Kementerian Hukum dan HAM serta tugas OJK mengenai perlindungan terhadap investor minoritas. Akhir Februari mendatang, pihaknya berharap sudah mendapatkan progress dari 19 catatan BKPM yang telah disampaikan kepada K/L dan juga Pemda DKI Jakarta dan Surabaya dan terus melakukan review setiap bulannya.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
