Presiden Jokowi Dorong 20% Anggaran Pendidikan digunakan Secara Terencana dan Tepat Sasaran

0
1045
Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna membahas Pagu Indikatif RAPBN 2018 di Istana Negara. FOTO : VIBIZMEDIA.COM/RULLY

(Vibizmedia – Nasional) Pemerintah berkomitmen melaksanakan Undang-Undang (UU) dalam mengalokasikan anggaran belanja untuk pendidikan dan kesehatan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara mengenai Pagu Indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Presiden tegaskan agar kualitas penggunaan dana anggaran belanja untuk pendidikan dan kesehatan itu terus bisa ditingkatkan.

Ada sebanyak 20% anggaran pendidikan yang bisa dimanfaatkan secara terencana dan tepat guna. Untuk memanfaatkan alokasi 20% anggaran pendidikan secara terencana dan tepat guna, Presiden meminta agar dana yang banyak sekali itu penggunaannya tidak terlalu rutinitas.

Secara perkiraan dana abadi pendidikan tersebut mencapai Rp 400 triliun sampai dengan tahun 2030, untuk itu Presiden mendorong agar dana tersebut dapat dipakai untuk pendidikan terutama pendidikan S2, S3 diluar negeri, terangnya, Selasa (4/4).

Presiden meminta agar pembentukan dana abadi pendidikan itu harus dimulai. Dana abadi pendidikan itu, bertujuan untuk mengelola dana investasi pendidikan bagi generasi yang akan datang.

Sementara  yang berkaitan dengan subsidi, Presiden Jokowi menekankan, agar alokasinya betul-betul menyasar dan tepat sasaran. Efisen dan tepat sasaran. Presiden menekankan, subsidi ini harus betul-betul sampai pada 40% lapisan masyarakat ekonomi terbawah.

Sedangkan alokasi subsidi tersebut bisa dalam bentuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi gas, elpiji dan subsidi-subsidi lain seperti subsidi pupuk dan subsidi benih. Subsidi tersebut tidak dialokasikan ketempat-tempat lain, bukan untuk lapisan atas dan menengah atas, tetapi untuk 40% lapisan masyarakat ekonomi ke bawah, terang Presiden.

Selain itu, yang menjadi program efektif mengurangi kemiskinan, pemerintah akan meningkatkan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta menjadi 10 juta, untuk itu perlu disiapkan anggaran penambahannya.

Sedangkan dari belanja pertanian, Presiden mendorong agar lebih mengembangkan tanaman holtikultura bukan pada padi. Dikarenakan saat ini telah terjadi peningkatan produksi pada padi dan peningkatan stok di Bulog yang hampir mencapai 2 juta ton.

Selain dari pengembangan tanaman holtikultura, belanja irigasi juga perlu dilakukan agar pembangunan infrastruktur sesuai dengan pengadaan sawah yang ada, ungkap Presiden.

Journalist : Rully
Editor      : Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here