(Beritadaerah – Nasional) Layanan angkutan penyeberangan rute perintis terus mengalami pertumbuhan. Rata-rata persentase per tahun untuk trip sebesar 11,17 persen, kendaraan roda empat campuran 11,37 persen, dan angkutan barang (ton) 19,78 persen.
Untuk mendorong kelancaran layanan penyeberangan laut perintis diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah terkait pelaksanaan dan kewenangan tarif lintas penyeberangan, penetapan lintas baru, dan evaluasi lintas eksisting.
Data Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Ditjen Hubdat Kemenhub menyebutkan, ada 259 pelabuhan penyeberangan, yang terdiri atas 233 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi, 7 pelabuhan penyeberangan yang belum beroperasi (selesai dibangun 2021), dan 19 pelabuhan penyeberangan dalam proses konstruksi.
Juga terdapat 357 lintas angkutan penyeberangan (83 lintas angkutan penyeberangan komersial dan 274 lintas angkutan penyeberangan perintis), yang dilayani 427 kapal, terbagi atas 321 kapal komersial dan 107 kapal perintis. Kapal milik swasta 5 persen, BUMN 37 persen, dan sisanya BUMD 5 persen.
Sebanyak 47 lintas merupakan antarprovinsi (13 persen), 150 lintas dalam provinsi atau antarkabupaten/kota (42 persen), dan 161 lintas dalam kabupaten/kota (45 persen).
Sedangkan operator kapal swasta hanya sebanyak 6 unit (5 persen) dari 107 kapal yang melayani lintas perintis, sisanya merupakan BUMN (82 persen) dan BUMD (13 persen) yang merupakan kapal dibangun oleh pemerintah. Sementara ini, masih terdapat banyak usulan lintas yang belum dapat terlayani karena keterbatasan kapal/sarana.
Adapun berikut perkembangan angkutan penyeberangan perintis dalam lima tahun terakhir :
- 2019, jumlah lintasan 229 dilayani 88 kapal dengan anggaran subsidi Rp477,95 miliar;
- 2020, jumlah lintasan 253 dilayani 96 kapal dengan anggaran subsidi Rp500 miliar;
- 2021, jumlah lintasan 276 dilayani 100 kapal dengan anggaran subsidi Rp487,068 miliar; dan
- 2022, jumlah lintasan 289 dilayani 106 kapal dengan anggaran subsidi Rp448,587 miliar.
Untuk 2023, jumlah lintasan 274 dilayani 107 kapal dengan anggaran subsidi Rp583,083 miliar.
Di sisi lain, PT ASDP Indonesia Ferry (persero) sebagai representasi Negara juga terus meningkatkan konektivitas antarpulau di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) dalam rangka merajut wilayah Tanah Air dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
