Menteri PPN Jelaskan Peran MIKTA untuk Pembangunan Berkelanjutan

0
331

(Vibizmedia-Nasional) Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan komitmen mencapai Agenda 2030 oleh Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkey, and Australia (MIKTA) dalam High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development tahun 2023/High-Level Segment 2023 (HLS) United Nations Economic and Social Council pada Senin (17/7) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York. Untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), Pemerintah Indonesia melakukan intervensi melalui kebijakan, rencana, dan program pembangunan nasional serta menyelaraskan dengan prioritas pemerintah daerah; pelokalan TPB/SDGs hingga ke tingkat desa dan lintas sektor; serta penguatan kemitraan multipihak. “Hasilnya, Indonesia mampu mencapai 63 persen dari 222 indikator TPB/SDGs,” ungkap Menteri Suharso.

Di 2023, Indonesia memimpin keketuaan MIKTA yang bertujuan untuk penguatan tata kelola pemerintahan global, termasuk pemajuan demokrasi, stabilitas dan pembangunan ekonomi; serta sebagai consensus maker dan bridge builder antara negara-negara berkembang dan maju. Menteri Suharso memaparkan tiga langkah untuk memastikan MIKTA mencapai target kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

“Pertama, multilateralisme adalah kunci untuk mengatasi tantangan pembangunan global. Oleh karena itu, kami akan berusaha untuk mempromosikan sistem multilateral yang efektif, terbuka, transparan, inklusif, dan akuntabel untuk memastikan pencapaian agenda 2030 dan TPB/SDGs tepat waktu. Kedua, kami pegang janji kami berkomitmen untuk tidak meninggalkan siapapun dan memprioritaskan mereka yang tertinggal dan yang paling rentan. Kami akan berkontribusi pada pemulihan global yang inklusif untuk semua dan bekerja sama untuk memobilisasi semua sumber pembiayaan TPB/SDGs dan untuk menjembatani kesenjangan kapasitas yang diperlukan untuk mencapai TPB/SDGs. Terakhir, kami akan mengambil tindakan nyata untuk kerja sama internasional yang efektif,” Menteri Suharso.

Indonesia berkomitmen memastikan ketersediaan data untuk memantau kemajuan perubahan yang lebih baik, mengidentifikasi kesenjangan, dan menginformasikan pengambilan keputusan. Untuk mencapai TPB/SDGs, Indonesia membutuhkan USD 1 triliun hingga 2030. Tantangan pendanaan ini diantisipasi melalui pendanaan inovatif seperti blended finance hingga penerapan Integrated National Financial Framework. Indonesia juga membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata dan tangguh. Beberapa area potensial adalah green growth, blue growth, pemberdayaan UMKM, dan transformasi digital.
“Agar kami bisa kembali ke jalur pencapaian TPB/SDGs, penting bagi kami untuk tidak hanya memenuhi komitmen yang ada tetapi juga menawarkan terobosan yang berarti dan menyampaikan tindakan transformatif untuk meningkatkan implementasi TPB/SDGs,” tutup Menteri Suharso.