Menyoroti Tingkat Pengangguran Indonesia, Belajar dari Keberhasilan Negara Tetangga

0
712
Para pembatik di salah satu toko di Solo (Foto: Dyah M Nugrahani)

(Vibizmedia – Kolom) Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, dalam lima tahun terakhir, tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. 

Trend Penurunan pada Tingkat Pengangguran Indonesia Selama 5 Tahun Terakhir

BPS mencatatkan bahwa pada tahun 2019, tingkat pengangguran berada pada angka 6,82 persen.

Sementara itu, pada tahun 2020, tingkat pengangguran sedikit meningkat menjadi 6,93 persen, terutama disebabkan oleh dampak awal pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun tersebut, menyebabkan banyak sektor industri terdampak, terutama pariwisata dan manufaktur.

Tahun 2021 mencatat lonjakan tingkat pengangguran yang cukup signifikan menjadi 8,75 persen, akibat pandemi yang berkepanjangan, mengakibatkan banyak perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja.

Pada tahun 2022, tingkat pengangguran sedikit menurun menjadi 8,4 persen, menunjukkan adanya pemulihan ekonomi meskipun masih belum kembali ke kondisi sebelum pandemi. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran mencapai 7,99%, seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Pada tahun 2024 ini, tingkat pengangguran diproyeksikan turun menjadi 5,2 persen, didukung oleh pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan peningkatan kualitas kondisi ketenagakerjaan.

Berdasarkan data periode Agustus, proporsi tenaga kerja formal memang mengalami peningkatan secara bertahap. Namun, data periode Februari menyebutkan adanya tren penurunan meskipun kembali mengalami peningkatan.

Pada Februari 2024, proporsi tenaga kerja formal tercatat sebesar 40,83 persen, meningkat dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 39,88 persen. Pemulihan ekonomi yang disertai dengan tren perbaikan kualitas kondisi ketenagakerjaan diharapkan dapat mendorong penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara berkelanjutan.

Pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2024, TPT dapat berada pada rentang 5 persen – 5,70 persen. Untuk mencapai target ini, diperlukan upaya yang konsisten dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memperkuat sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja.

Secara keseluruhan, data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan domestik, termasuk dampak pandemi Covid-19. Meskipun terdapat tren pemulihan, masih dibutuhkan usaha yang berkelanjutan untuk mencapai tingkat pengangguran yang lebih rendah dan meningkatkan kualitas ketenagakerjaan.

Beberapa indikator penting mengenai  ketenagakerjaan yang dituliskan  Badan Pusat Statistik (BPS) pada 6 Mei 2024 menuliskan: 

  • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 4,82 persen, dengan rata-rata upah buruh sebesar 3,04 juta rupiah per bulan.
  • Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024, jumlah angkatan kerja mencapai 149,38 juta orang, meningkat 2,76 juta orang dibanding Februari 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik 0,50 persen poin dibanding tahun sebelumnya.
  • Jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2024 tercatat sebanyak 142,18 juta orang, bertambah 3,55 juta orang dari Februari 2023. Sektor dengan peningkatan terbesar adalah Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, yang bertambah 0,96 juta orang.
  • Sebanyak 58,05 juta orang (40,83 persen) bekerja di sektor formal pada Februari 2024, meningkat 0,95 persen poin dibanding Februari 2023.
  • Persentase pekerja setengah pengangguran naik 1,61 persen poin, sedangkan pekerja paruh waktu turun 0,73 persen poin dibanding Februari 2023.
  • Jumlah pekerja komuter pada Februari 2024 tercatat 7,13 juta orang, turun 0,05 juta orang dibanding tahun sebelumnya.
  • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024 turun 0,63 persen poin menjadi 4,82 persen dibandingkan dengan Februari 2023.

(Sumber: data.goodstats.id)

Dilansir dari Antara, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito,  menyatakan, “Angka ini tentu penting bagi kita semua, meskipun trennya menurun. Jika kita bandingkan, TPT di negara-negara maju hampir semuanya berada di bawah 4 persen.”

Tingkat Pengangguran Indonesia Tertinggi di Antara Negara ASEAN

Dilansir dari detik.com, dalam laporan World Economic Outlook yang dirilis pada April 2024, Dana Moneter Internasional (IMF)  menyatakan bahwa dari total 279,96 juta penduduk Indonesia, sekitar 5,2 persen di antaranya menganggur. Angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 5,3 persen.

Laporan ini memuat data tentang perkembangan ekonomi global di 196 negara anggota IMF, termasuk pembahasan terkait tenaga kerja dan tingkat pengangguran.

Laporan ini juga mencatatkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia merupakan yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. 

Data lengkap mengenai tingkat pengangguran di negara-negara ASEAN menurut IMF adalah sebagai berikut:

  • Indonesia: 5,2 persen
  • Filipina: 5,1 persen
  • Brunei Darussalam: 4,9 persen
  • Malaysia: 3,5 persen
  • Vietnam: 2,1 persen
  • Singapura: 1,9 persen
  • Thailand: 1,1 persen

Dalam hal ini Myanmar, Kamboja, Laos, dan Timor Leste tidak termasuk dalam daftar ini karena data tidak tersedia.

Thailand dinyatakan menjadi negara dengan tingkat pengangguran terendah di dunia, unggul dari Singapura (1,9 persen), Jepang (2,5 persen), bahkan Amerika Serikat (4 persen).

Sementara itu, negara dengan tingkat pengangguran tertinggi dipegang oleh Sudan dengan 49,5 persen, disusul Afrika Selatan (33,5 persen) dan Georgia (15,7persen).

Meskipun tingkat pengangguran Indonesia masih tertinggi di ASEAN pada 2024, proyeksi IMF melalui Datamapper menunjukkan adanya penurunan yang stabil pada 2025-2029, dengan angka mencapai 5,1 persen. Sebaliknya Filipina diperkirakan akan menempati posisi teratas dengan tingkat pengangguran sebesar 5,2 persen.

Mengapa Tingkat Pengangguran Indonesia Lebih Tinggi dari negara Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam dan Kamboja?

Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada tingkat pengangguran Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Beberapa di antaranya adalah:

  1. Struktur Ekonomi
  • Indonesia memiliki ekonomi yang lebih beragam, tetapi masih sangat bergantung pada sektor-sektor seperti pertanian dan manufaktur yang intensif tenaga kerja dan tidak selalu memberikan pekerjaan dengan kualitas yang tinggi.
  • Singapura dan Thailand memiliki ekonomi yang lebih maju dengan sektor jasa yang dominan, termasuk keuangan, teknologi, dan pariwisata, yang cenderung menciptakan pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi dan lebih stabil.
  • Vietnam dan Kamboja memiliki sektor manufaktur yang berkembang pesat, terutama di industri tekstil dan elektronik, yang menyerap banyak tenaga kerja.
  1. Kualitas Pendidikan dan Keterampilan
  • Di Indonesia, ada kesenjangan dalam kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan. Banyak lulusan tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, yang menyebabkan ketidakcocokan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.
  • Negara seperti Singapura dan Malaysia memiliki sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan yang lebih terintegrasi dengan kebutuhan industri, sehingga lulusannya lebih siap kerja.
  1. Pertumbuhan Penduduk
  • Indonesia memiliki populasi yang besar dan terus bertambah, yang berarti lebih banyak orang yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Hal ini menambah tekanan pada pasar kerja untuk menciptakan pekerjaan baru.
  • Singapura dan Thailand memiliki populasi yang lebih kecil dan pertumbuhan penduduk yang lebih lambat, sehingga tekanan terhadap pasar kerja tidak seberat di Indonesia.
  1. Kebijakan Tenaga Kerja dan Regulasi
  • Kebijakan dan regulasi tenaga kerja di Indonesia mungkin tidak sefleksibel di negara-negara lain. Misalnya, aturan yang kaku mengenai upah minimum atau pesangon bisa membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam merekrut tenaga kerja baru.
  • Negara seperti Vietnam dan Kamboja mungkin memiliki regulasi yang lebih fleksibel, yang membuat perekrutan tenaga kerja lebih mudah bagi perusahaan.
  1. Infrastruktur dan Investasi
  • Meskipun Indonesia terus berupaya meningkatkan infrastruktur, masih ada tantangan di beberapa wilayah yang mempengaruhi akses ke pekerjaan. Keterbatasan infrastruktur dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tertentu.
  • Singapura dan Malaysia memiliki infrastruktur yang lebih baik, yang mendorong investasi asing dan domestik serta menciptakan lapangan kerja baru.
  1. Tantangan Sektor Informal
  • Indonesia memiliki sektor informal yang sangat besar. Banyak orang bekerja di sektor ini tanpa jaminan pekerjaan jangka panjang atau perlindungan sosial, yang dapat memperburuk masalah pengangguran.
  • Di negara seperti Singapura, sektor informal lebih kecil karena adanya sistem perlindungan sosial dan pekerjaan yang lebih kuat.

Kesimpulannya, tingkat pengangguran yang lebih tinggi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor struktural, kebijakan, dan demografis yang mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja.

Apa keunggulan kebijakan di Singapura, Thailand, Vietnam dan Kamboja sehingga tingkat pengangguran relatif rendah?

Tingkat pengangguran yang relatif rendah di Singapura, Thailand, Vietnam, dan Kamboja dapat dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dan praktik ekonomi yang efektif dalam menciptakan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi. Berikut adalah beberapa keunggulan kebijakan di masing-masing negara tersebut:

  1. Singapura
  • Dari segi kebijakan Pro-Bisnis dan Investasi Asing, maka Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan lingkungan bisnis yang paling ramah di dunia. Kebijakan pajak yang kompetitif, regulasi yang sederhana, serta dukungan kuat terhadap investasi asing telah menarik banyak perusahaan multinasional untuk mendirikan kantor pusat regional di Singapura, menciptakan banyak lapangan kerja berkualitas tinggi.
  • Dari segi pendidikan dan pelatihan,  sistem pendidikan di Singapura sangat terintegrasi dengan kebutuhan industri. Pemerintah secara aktif mendorong pendidikan STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika) serta program pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Inisiatif seperti SkillsFuture menyediakan sumber daya untuk pelatihan ulang dan pengembangan keterampilan, yang membantu tenaga kerja tetap relevan di pasar kerja yang berubah-ubah.
  • Investasi besar dalam infrastruktur dan teknologi menjadikan Singapura pusat logistik, keuangan, dan teknologi, yang terus menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor bernilai tambah tinggi.
  1. Thailand
  • Thailand memiliki sektor pariwisata yang sangat kuat, yang merupakan salah satu penyumbang utama ekonomi dan penyedia lapangan kerja yang besar. Pemerintah terus mendukung dan mempromosikan industri ini melalui kebijakan yang ramah pariwisata.
  • Thailand memiliki industri manufaktur yang berkembang pesat, terutama dalam bidang otomotif dan elektronik. Kebijakan yang mendukung investasi asing di sektor ini, seperti insentif pajak dan zona ekonomi khusus, telah berhasil menciptakan banyak lapangan kerja.
  • Pemerintah Thailand juga mendorong pendidikan kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, sehingga tenaga kerja siap untuk langsung terjun ke pasar kerja.
  1. Vietnam
  • Sejak 1986, Vietnam telah menjalankan kebijakan reformasi ekonomi yang dikenal sebagai Doi Moi. Reformasi ini mendorong liberalisasi ekonomi, investasi asing, dan pengembangan sektor swasta, yang secara signifikan meningkatkan lapangan kerja.
  • Vietnam telah menjadi pusat manufaktur global, terutama dalam produksi tekstil, elektronik, dan barang konsumen lainnya. Pemerintah telah menciptakan iklim yang mendukung untuk investasi asing dengan menawarkan insentif, zona ekonomi khusus, dan kebijakan pajak yang menarik.
  • Vietnam memiliki kebijakan tenaga kerja relatif fleksibel dan lebih murah dibandingkan dengan banyak negara lain, yang membuatnya menarik bagi perusahaan multinasional untuk berinvestasi dan membuka pabrik di sana.
  1. Kamboja
  • Sektor tekstil dan pakaian adalah tulang punggung ekonomi Kamboja, menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang. Kebijakan pemerintah yang mendukung ekspor dan menarik investasi asing di sektor ini telah menciptakan lapangan kerja yang signifikan.
  • Pemerintah Kamboja telah menetapkan berbagai Zona Ekonomi Khusus untuk menarik investasi asing, yang dilengkapi dengan infrastruktur yang baik dan insentif pajak. Ini membantu mendorong penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor.
  •  Regulasi yang lebih longgar dalam hal ketenagakerjaan memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah mempekerjakan tenaga kerja, meskipun ini sering dikritik karena kurangnya perlindungan bagi pekerja.

Selain kebijakan spesifik di setiap negara, ada juga beberapa faktor umum yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pengangguran:

Kemudahan Berbisnis

Negara-negara ini, terutama Singapura dan Thailand, menawarkan kemudahan berbisnis yang menarik bagi investor asing, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penciptaan lapangan kerja.

Investasi dalam Infrastruktur

Semua negara ini telah berinvestasi dalam infrastruktur fisik dan teknologi, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Penduduk yang Relatif Kecil dan Dinamis

Negara seperti Singapura memiliki populasi yang kecil namun sangat terdidik, yang memungkinkan terciptanya lapangan kerja berkualitas tinggi dengan tingkat pengangguran yang rendah.

Secara keseluruhan, kebijakan pro-bisnis, pendidikan yang relevan dengan industri, serta dukungan pemerintah yang kuat terhadap investasi dan industri tertentu telah membantu negara-negara ini mempertahankan tingkat pengangguran yang rendah.

Perbaikan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki tingkat pengangguran di Indonesia?

Untuk memperbaiki tingkat pengangguran di Indonesia, diperlukan serangkaian perbaikan yang komprehensif di berbagai sektor. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan:

  1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan
  • Kurikulum pendidikan perlu lebih disesuaikan dengan kebutuhan industri, termasuk peningkatan fokus pada pendidikan STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika) serta keahlian digital yang semakin dibutuhkan di pasar kerja modern.
  • Mengembangkan dan memperluas program pendidikan vokasi serta pelatihan teknis yang dapat mempersiapkan tenaga kerja untuk industri-industri yang berkembang seperti manufaktur, teknologi informasi, dan pariwisata.
  • Pemerintah bisa memperkuat kerjasama antara sektor pendidikan dan industri untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan siap kerja.
  1. Mendorong Investasi Asing dan Pengembangan Sektor Swasta
  • Memberikan kemudahan berbisnis, yaitu mengurangi birokrasi dan regulasi yang berbelit-belit untuk menarik lebih banyak investasi asing dan mendukung pertumbuhan sektor swasta. Langkah ini termasuk penyederhanaan proses perizinan dan peningkatan transparansi.
  • Melanjutkan dan memperkuat pembangunan infrastruktur fisik dan digital untuk mendukung aktivitas ekonomi dan menarik investasi ke daerah-daerah yang kurang berkembang.
  • Meningkatkan insentif pajak untuk industri strategis dan memperluas zona ekonomi khusus yang menarik investasi di berbagai sektor.
  1. Pengembangan Sektor UMKM
  • Meningkatkan akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terhadap pembiayaan, baik melalui program perbankan, fintech, maupun modal ventura. Ini penting untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja di sektor ini.
  • Menyediakan program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, manajemen, dan kemampuan pemasaran, sehingga mereka bisa bersaing di pasar lokal maupun internasional.
  1. Reformasi Ketenagakerjaan
  • Memperkenalkan regulasi yang lebih fleksibel dalam ketenagakerjaan untuk memudahkan perekrutan dan pemutusan hubungan kerja, tanpa mengorbankan perlindungan pekerja. Ini termasuk merevisi aturan mengenai upah minimum dan pesangon.
  • Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang kuat, termasuk asuransi pengangguran dan program jaminan sosial lainnya, untuk memberikan jaring pengaman bagi tenaga kerja.
  • Mendorong formalitas dalam pekerjaan dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang memberikan kontrak formal dan jaminan sosial bagi pekerjanya.
  1. Diversifikasi Ekonomi
  • Dengan melakukan pengembangan sektor pariwisata, mengoptimalkan potensi pariwisata di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau, untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor ini.
  • Mendorong pertumbuhan industri kreatif dan teknologi dengan menyediakan infrastruktur, pelatihan, dan pendanaan bagi startup dan usaha kreatif lainnya.
  • Mengembangkan sektor pertanian dan perikanan dengan teknologi modern dan manajemen yang lebih efisien untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja di daerah pedesaan.
  1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Infrastruktur
  • Meningkatkan jaringan transportasi dan infrastruktur logistik di seluruh negeri untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja.
  • Menguatkan perkembangan infrastruktur digital, dengan memperluas akses internet dan meningkatkan infrastruktur digital di daerah-daerah terpencil untuk mendukung ekonomi digital dan pekerjaan jarak jauh.
  1. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan
  • Meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik, terutama dalam proses perizinan dan regulasi bisnis, untuk mengurangi korupsi dan memudahkan investasi.
  • Memperkuat penegakan hukum untuk memberikan kepastian hukum bagi investor dan pelaku bisnis, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.
  1. Pengembangan Wilayah Terpencil dan Daerah Tertinggal
  • Pembangunan Infrastruktur  di Daerah Tertinggal: Fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung pembangunan ekonomi lokal.
  • Program Pengembangan Ekonomi Lokal: Mengimplementasikan program pengembangan ekonomi lokal yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah, seperti pengembangan agribisnis, pariwisata, atau industri kreatif.
  1. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan
  • Menerapkan mekanisme evaluasi berkelanjutan untuk menilai efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi, serta melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
  • Meningkatkan pengumpulan data ketenagakerjaan yang akurat dan komprehensif untuk membuat kebijakan yang berbasis bukti.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara terpadu, Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.