(Vibizmedia – Jakarta) Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, menekankan pentingnya optimalisasi penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan kualitas lebih baik serta penyaluran yang lebih tepat sasaran. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara dan memastikan subsidi BBM benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya.
Dalam media briefing yang diadakan di kantor Kemenko Marves pada Kamis, 12 September 2024, di Jakarta, Rachmat menjelaskan bahwa pemerintah berencana menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan masyarakat akses ke BBM yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan. Penyaluran BBM bersubsidi akan dilakukan secara lebih selektif, hanya untuk kelompok yang membutuhkan, sehingga golongan masyarakat atas tidak lagi berhak menerima subsidi tersebut.
Rachmat juga menanggapi kekhawatiran mengenai dampak penyesuaian subsidi BBM terhadap kelas menengah dan menegaskan bahwa pemerintah memperhatikan tekanan ekonomi yang mungkin dirasakan oleh golongan tersebut. Ia menjelaskan bahwa jika kebijakan hanya mencabut subsidi BBM bagi kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 1400cc, dampaknya hanya akan dirasakan oleh kurang dari 7% populasi kendaraan.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam lima tahun terakhir, pemerintah menghabiskan rata-rata Rp119 triliun setiap tahun untuk subsidi BBM, namun subsidi tersebut tidak sepenuhnya tepat sasaran. Oleh karena itu, Rachmat menekankan perlunya langkah-langkah strategis untuk memastikan subsidi BBM disalurkan dengan lebih efisien dan turut berkontribusi dalam mengurangi polusi udara.
Pemerintah juga sedang mempersiapkan penyediaan solar rendah sulfur yang akan diterapkan secara bertahap, dimulai di Jakarta, dan dijadwalkan berlaku secara nasional pada tahun 2028. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mengatasi masalah polusi udara sekaligus memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran.
