(Vibizmedia – Economy & Business) – Ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia tentu meresahkan banyak negara di dunia. Ketegangan ini dinilai bukan sekadar isu hubungan luar negeri, melainkan berpotensi langsung memengaruhi kondisi domestik.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menegaskan bahwa setiap gejolak internasional dapat dengan cepat bertransformasi menjadi tekanan dalam negeri.
Misalnya seperti gangguan sistem pembayaran global, volatilitas nilai tukar rupiah, hingga lonjakan harga energi dan pangan.
Hal ini disampaikan oleh Wamenkeu Thomas saat berbicara pada Focus Group Discussion (FGD) Potensi Dampak Eskalasi Geopolitik terhadap Indonesia, Senin (11/8), di Jakarta.
“Kita harus mampu membaca risiko global dengan kacamata stabilitas nasional,” tegas Wamenkeu Thomas.
Wamenkeu Thomas menyampaikan bahwa ketahanan ekonomi harus dibangun sebelum krisis melanda. Fokus pemerintah tidak hanya pada penanganan ketika krisis terjadi, tetapi juga pada upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar.
Yaitu melalui kombinasi kebijakan fiskal, moneter, dan makroprudensial yang saling bersinergi. Langkah ini dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi.
Ia menambahkan bahwa ketahanan nasional tidak mungkin lahir dari satu sektor saja. Pendekatan menyeluruh melibatkan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat menjadi keharusan.
Diplomasi diperlukan untuk memastikan jalur perdagangan dan keuangan tetap terbuka, selain itu, sektor keamanan bertugas melindungi warga negara. Hal lain yang perlu diperhatikan sektor teknologi menjamin konektivitas dan keamanan siber, dan industri berperan sebagai mitra pelaksana.
Semua unsur ini, kata Wamenkeu, bergerak dengan satu kompas. Berupa koordinasi stabilitas sistem keuangan yang akan diorkestrasi oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Terakhir, Wamenkeu Thomas mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi lintas sektor, menyelaraskan kebijakan dengan kepentingan nasional, dan menjaga kepercayaan publik.
Menurutnya, kepercayaan adalah fondasi utama yang memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif dan dapat diterima oleh masyarakat. Tanpa kepercayaan maka semua kebijakan yang telah dibuat menjadi sia-sia. Dan dengan kepercayaan inilah maka pertumbuhan ekonomi dapat terlaksana dengan baik.
Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting
