(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah Indonesia memastikan perundingan perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) tetap berlangsung meskipun tengah terjadi konflik antara AS dan Venezuela. Konflik tersebut mencuat setelah AS melancarkan serangan di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro, memunculkan kekhawatiran dampaknya terhadap hubungan dagang global.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa dinamika geopolitik tersebut tidak akan mengganggu perundingan dagang yang telah berjalan antara Jakarta dan Washington. Pemerintah menegaskan negosiasi akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Kedua negara sebelumnya telah mencapai joint statement yang menyepakati penurunan tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%, membuka ruang bagi pelonggaran bea masuk bagi produk Indonesia ke pasar AS.
Penyusunan legal drafting atau dokumen legal akhir perjanjian akan dilakukan oleh tim negosiasi Indonesia dan AS pada 12-19 Januari 2026 mendatang di Washington D.C. Proses ini akan memformalkan seluruh klausul kesepakatan sebelum ditandatangani secara resmi.
Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan dokumen final perjanjian sudah siap untuk ditandatangani pada akhir Januari 2026, dan Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden AS Donald Trump akan meneken perjanjian dagang tersebut. Jadwal pasti penandatanganan akan terlihat setelah proses drafting selesai.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa negosiasi kini memasuki tahap akhir, termasuk legal scrubbing penyelarasan akhir teks perjanjian internasional untuk memastikan kepastian hukum dan kejelasan redaksi di semua bahasa resmi, guna menghindari salah tafsir setelah perjanjian diberlakukan.
Kesepakatan ini dinilai akan memperkuat akses produk Indonesia ke pasar AS serta memberikan kepastian hubungan dagang bilateral di tengah ketidakpastian geopolitik. Target penandatanganan pada akhir Januari diharapkan menjadi momentum baru dalam hubungan ekonomi kedua negara.
