(Vibizmedia – Jakarta) Program Pelatihan Vokasi Nasional berfokus pada penguatan keterampilan teknis (hard skills) dan nonteknis (soft skills) sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menyiapkan SDM unggul menuju visi Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2026, program ini dibagi menjadi tiga batch pelatihan dengan sekitar 20 ribu peserta per batch, sehingga total peserta diperkirakan mencapai 70 ribu orang dalam setahun. Pelaksanaan pelatihan dilakukan di 33 Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPT BPVP) serta Satuan Pelayanan (Satpel) Kementerian Ketenagakerjaan yang tersebar di berbagai provinsi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah secara resmi meluncurkan Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 yang diinisiasi Kementerian Ketenagakerjaan dan diselenggarakan sepenuhnya tanpa biaya bagi peserta. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi kerja, produktivitas, kedisiplinan, sikap profesional, serta etos kerja guna mendukung kesiapan bekerja maupun berwirausaha. Pemerintah juga berharap kuota peserta dapat terus diperluas pada tahun-tahun mendatang.
Program ini mengusung konsep skilling, upskilling, dan reskilling dengan prinsip link and match antara pelatihan dan kebutuhan industri. Kurikulum disusun agar selaras dengan permintaan dunia usaha, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang relevan, adaptif, dan sesuai kebutuhan pasar kerja.
Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat yang memenuhi persyaratan—berusia minimal 17 tahun, memiliki akun SiapKerja, serta lulus dalam tiga tahun terakhir—dapat mendaftar melalui portal resmi skillhub.kemnaker.go.id. Peserta akan memperoleh berbagai fasilitas, antara lain bantuan transportasi harian sebesar Rp20 ribu, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), Sertifikat Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi BNSP, serta fasilitas asrama bagi peserta luar kota pada pelatihan tertentu.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan jumlah lulusan SMA/SMK tahun ajaran 2024/2025 mencapai 3,28 juta orang. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat lulusan SMA menyumbang sekitar 20,99 persen dari total tenaga kerja nasional, dan lulusan SMK sekitar 14 persen. Secara keseluruhan, lulusan SMA/SMK berkontribusi sekitar 35 persen terhadap total pekerja di Indonesia.
Bidang pelatihan yang tersedia sangat beragam, mencakup Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Otomotif, Konstruksi, Smart Farming, Budidaya Perikanan, Digital Marketing, Keamanan Siber, Energi Terbarukan, hingga pelatihan berbasis industri masa depan seperti kendaraan listrik dan otomasi industri. Selain itu, program prioritas nasional seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis juga termasuk dalam materi pelatihan. Pelaksanaan dilakukan secara luring, daring, maupun hybrid melalui lebih dari 820 kelas pada 31 kejuruan.
Menko Airlangga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam penyelenggaraan pelatihan, termasuk integrasi balai pelatihan milik pemerintah pusat, daerah, dan swasta agar program berjalan efektif, berkelanjutan, serta menghindari duplikasi.
Program ini juga diposisikan sebagai pelengkap program magang nasional dengan sasaran utama lulusan SMA dan SMK, guna mempercepat transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Pemerintah berharap program tersebut terus disempurnakan sesuai arahan Presiden dan kebutuhan industri.
Peluncuran program turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
