(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah mempercepat langkah besar dalam pembangunan infrastruktur nasional dengan fokus pada pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, proyek ini menjadi kunci untuk menekan biaya logistik sekaligus mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat memimpin rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) di Stasiun Tanah Abang, Selasa (22/4/2026).
Menurut AHY, pengembangan kereta lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya untuk memperkuat konektivitas dan daya saing ekonomi.
“Ini visi besar Presiden. Kita ingin memastikan wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal. Dengan jaringan kereta yang terintegrasi, biaya logistik bisa ditekan signifikan,” ujar AHY.
Saat ini, kontribusi kereta api terhadap transportasi nasional masih tergolong rendah. AHY mengungkapkan angkutan penumpang kereta baru mencapai sekitar 4 persen, sementara angkutan logistik hanya sekitar 1 persen. Padahal, moda transportasi ini dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan, dengan kontribusi emisi gas rumah kaca kurang dari 1 persen.
Ia juga menyoroti ketimpangan investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian yang masih lebar. Menurutnya, kondisi ini harus segera dikoreksi agar pembangunan infrastruktur lebih berimbang.
Dalam pemetaan kebutuhan, setiap pulau memiliki tantangan berbeda. Sumatra membutuhkan penguatan jaringan eksisting, Kalimantan harus membangun dari nol, sementara Sulawesi memerlukan integrasi dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.
“Kalimantan bahkan belum punya jaringan kereta api. Ini peluang besar untuk membangun sistem yang lebih modern sejak awal,” katanya.
Untuk merealisasikan target pembangunan hingga sekitar 14.000 kilometer jalur baru dan reaktivasi lintas, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun hingga tahun 2045. AHY menegaskan, pembiayaan tidak bisa hanya mengandalkan APBN, melainkan harus melibatkan skema kreatif dan kolaborasi dengan sektor swasta.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif mendukung transportasi publik melalui alokasi anggaran yang lebih proporsional.
Menutup arahannya, AHY menekankan bahwa pembangunan kereta api tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan tata ruang, pusat ekonomi, dan kebutuhan masyarakat.
“Ini bukan sekadar proyek transportasi, tetapi fondasi masa depan ekonomi Indonesia yang lebih terhubung, efisien, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam merumuskan strategi konkret guna mempercepat pembangunan jaringan perkeretaapian nasional yang inklusif dan berdaya saing tinggi.
