(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah resmi meluncurkan program peningkatan kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Peluncuran program tersebut diumumkan oleh Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Maruarar Sirait serta Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BNPP.
Mendagri Tito menegaskan bahwa program BSPS merupakan langkah nyata negara menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
Menurutnya, selama ini kawasan perbatasan belum banyak tersentuh program yang benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama hunian layak.
“Salah satu tugas pemerintah adalah menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan, meningkatkan kesejahteraan, agar mereka bangga dengan negara dan nasionalisme semakin kuat,” ujar Tito.
Awalnya, program bedah rumah di kawasan perbatasan hanya dialokasikan untuk 10.000 unit dari total 400.000 rumah program nasional Kementerian PKP tahun 2026. Namun setelah kunjungan lapangan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kepulauan Sitaro, jumlahnya ditingkatkan menjadi 15.000 unit.
Program ini akan difokuskan pada 40 kabupaten/kota strategis di kawasan perbatasan yang tersebar di 17 provinsi.
Tito juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden serta sinergi lintas kementerian dan lembaga. Ia menilai keterlibatan Badan Pusat Statistik (BPS) sangat penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional milik BPS akan digunakan untuk verifikasi penerima bantuan secara by name by address.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan renovasi rumah rakyat menjadi prioritas nasional sesuai arahan Presiden. Ia menyebut lonjakan program tahun ini sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Tahun lalu hanya 45.000 rumah di seluruh Indonesia. Tahun ini menjadi 400.000 rumah. Tahun lalu ada 222 kabupaten/kota yang tidak mendapat program ini. Tahun ini tidak boleh ada yang tertinggal,” tegas Maruarar.
Ia menambahkan, pelaksanaan BSPS akan sepenuhnya menggunakan data BPS, sementara lokasi sasaran ditetapkan oleh Kepala BNPP. Program juga melibatkan pendamping teknis dan pendamping pemberdayaan agar kualitas renovasi sesuai kebutuhan warga.
“Kami siap bergerak cepat. Dalam satu hingga dua bulan ke depan program ini mulai berjalan,” katanya.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyebut kolaborasi BNPP, Kementerian PKP, dan BPS sebagai terobosan penting dalam pembangunan kawasan perbatasan berbasis data.
Menurutnya, BPS telah menyiapkan data backlog ketidaklayakhunian untuk 40 kabupaten/kota perbatasan. Bahkan di salah satu wilayah, sekitar 85 persen rumah masih tergolong tidak layak huni.
Selain itu, BPS juga menyediakan klasifikasi desa-kota dan kriteria kawasan pesisir sebagai rujukan perencanaan program perumahan.
BNPP menegaskan, program bedah rumah 15.000 RTLH ini diharapkan menjadi pemantik bagi kementerian dan lembaga lain untuk menghadirkan program tematik di kawasan perbatasan, mulai dari pembangunan pasar rakyat, dermaga, hingga fasilitas pendidikan.
Dengan dukungan lintas sektor dan basis data akurat, pemerintah optimistis pembangunan kawasan perbatasan akan semakin inklusif, adil, dan berkelanjutan.
