(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan akses pembiayaan, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif di tingkat makro, namun penguatan UMKM masih menjadi prioritas utama. Ia menekankan bahwa pendekatan pengembangan UMKM tidak cukup hanya berfokus pada inklusi keuangan, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha.
“Pelaku UMKM tidak hanya perlu akses pembiayaan, tetapi juga pengetahuan dan pemahaman terhadap risiko, terutama di era digital,” ujar Airlangga dalam *keynote speech* pada acara Diseminasi dan Penyerahan Dokumen Pembelajaran Program Mastercard Strive Indonesia di Jakarta, Senin (4/05).
Program hasil kolaborasi Mastercard Indonesia dan Mercy Corps tersebut telah menjangkau lebih dari 550.000 pelaku usaha, melampaui target awal sebesar 350.000 pelaku usaha. Capaian ini menunjukkan tingginya kebutuhan dan respons terhadap program penguatan UMKM di Indonesia.
Airlangga menekankan, penguatan UMKM harus mencakup peningkatan kapasitas dan literasi, termasuk pemahaman terhadap keamanan digital agar pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan keuangan secara optimal dan aman.
Pemerintah juga mengapresiasi kontribusi Mastercard Indonesia dan Mercy Corps dalam memperluas akses pembiayaan dan peningkatan kapasitas UMKM. Ke depan, pembelajaran dari program ini diharapkan dapat diperluas melalui pengembangan tahap lanjutan guna meningkatkan dampaknya secara lebih luas.
Dalam mendukung UMKM, pemerintah terus mengoptimalkan berbagai kebijakan strategis, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target mencapai Rp279 triliun pada tahun ini. Skema pembiayaan juga diarahkan secara sektoral, mencakup sektor perumahan, industri padat karya, hingga pertanian dan pangan.
Selain itu, penguatan ekosistem keuangan dilakukan melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, pengembangan ekosistem ultra mikro, serta inovasi produk investasi seperti Reksa Dana PINTAR. Penguatan sistem pembayaran digital juga terus didorong guna menciptakan transaksi yang lebih efisien dan inklusif.
Meski demikian, rasio pembiayaan UMKM di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar dapat sejajar dengan negara-negara kawasan seperti Thailand dan Malaysia yang telah mencapai level dua digit. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memperluas akses pembiayaan agar UMKM semakin kompetitif dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.
Pemerintah juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara sektor publik dan swasta dalam mendukung transformasi UMKM. Melalui sinergi tersebut, jumlah pelaku usaha yang memperoleh akses pembiayaan diharapkan terus meningkat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pembelajaran dari program ini perlu direplikasi dan diimplementasikan lebih luas. Pemerintah akan terus mendorong pembiayaan UMKM sebagai bagian dari upaya mencapai Asta Cita,” pungkas Airlangga.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Mastercard Indonesia, dan Mercy Corps Indonesia.
