(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus memperkuat percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan yang terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika global. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.
Satgas tersebut memiliki mandat utama untuk mempercepat implementasi program prioritas secara terintegrasi dan kolaboratif, termasuk melalui penguatan fungsi monitoring, evaluasi, serta perumusan kebijakan strategis yang inovatif.
Dalam rapat perdananya, Satgas membahas langkah antisipatif terhadap berbagai risiko global, termasuk potensi gejolak di kawasan Selat Hormuz. Pemerintah memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga, mengingat porsi impor bahan bakar minyak (BBM) Indonesia relatif terbatas, sekitar 20 persen, dengan sumber pasokan yang telah terdiversifikasi dari berbagai kawasan seperti Afrika, Amerika, dan negara lainnya. Stabilitas pasokan gas dan pupuk juga dinilai aman, seiring dengan surplus produksi pupuk nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah telah mengambil langkah cepat untuk mengatasi kendala pasokan bahan baku industri, khususnya terkait keterbatasan nafta untuk kebutuhan kemasan (packaging).
“Untuk jangka pendek, kebutuhan nafta dapat disubstitusi dengan LPG. Oleh karena itu, bea masuk LPG untuk industri diturunkan dari 5 persen menjadi 0 persen, sehingga kekurangan pasokan dapat diantisipasi,” ujar Airlangga dalam acara Investor Daily Roundtable: Menakar Denyut Ekonomi, Akselerasi Pertumbuhan di Tengah Gejolak Global, Jumat (1/05).
Selain itu, pemerintah juga mempercepat proses perizinan melalui penyederhanaan mekanisme Persetujuan Teknis (Pertek) dengan penerapan *Service Level Agreement* (SLA). Dengan skema ini, permohonan yang tidak terselesaikan dalam batas waktu tertentu dapat langsung diproses lebih lanjut untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Perbaikan juga dilakukan pada proses Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui sistem pelacakan yang lebih transparan dan terukur.
Percepatan serupa diterapkan pada perizinan sektor konstruksi dan usaha, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), terutama untuk mendukung UMKM dan program prioritas nasional. Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas instansi serta menyiapkan mekanisme pengaduan dan penanganan langsung guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.
Di tingkat global, pemerintah memandang partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional sebagai langkah strategis untuk memperluas dan menyeimbangkan pasar. Keikutsertaan dalam forum BRICS, dengan total PDB sekitar USD77 triliun dan kontribusi terhadap perdagangan global mencapai 40 persen, membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi menengah dengan pasar domestik yang besar.
Selain itu, penyelesaian perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA) menjadi tonggak penting dalam memperluas akses pasar ekspor. Kerja sama dengan 27 negara anggota Uni Eropa tersebut, dengan total nilai pasar sekitar USD21 triliun, diharapkan memungkinkan produk Indonesia masuk ke pasar berpendapatan tinggi dengan tarif bea masuk nol persen setelah proses ratifikasi rampung. Pemerintah menargetkan implementasi efektif dimulai pada awal 2027.
Pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Financial Center sebagai alternatif tujuan investasi global. Penguatan kelembagaan dan penyediaan berbagai fasilitas pendukung yang kompetitif tengah dipersiapkan untuk menarik minat investor, termasuk melalui skema Indonesia Financial Center.
Dalam pengembangan ekonomi digital, pemerintah mendorong peningkatan investasi pusat data (*data center*) seiring pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). Dengan jumlah populasi besar dan dukungan infrastruktur konektivitas seperti titik pendaratan kabel optik internasional di Batam dan Bitung, Indonesia dinilai memiliki potensi besar menjadi pusat data regional.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah juga terus mendorong peran aktif sektor swasta melalui berbagai stimulus dan kemudahan investasi, termasuk pengembangan KEK yang siap pakai (plug and play). Dengan dukungan proyek strategis nasional dan peningkatan komitmen investasi, pemerintah optimistis kolaborasi dengan dunia usaha akan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Dengan arahan Presiden, kita harus tetap optimistis menghadapi ketidakpastian. Optimisme menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan menjaga perekonomian nasional tetap kuat,” pungkas Airlangga.
