(Vibizmedia – Kolom) Tagar “Kabur Aja Dulu” mungkin terlihat seperti lelucon internet yang lahir dari budaya media sosial generasi muda. Namun di balik kalimat yang terdengar santai itu tersembunyi sebuah kegelisahan yang jauh lebih besar. Fenomena tersebut memperlihatkan meningkatnya rasa frustrasi sebagian anak muda Indonesia terhadap kondisi ekonomi, lapangan pekerjaan, kualitas hidup, hingga peluang masa depan yang mereka rasakan semakin sulit dijangkau di dalam negeri. Apa yang awalnya dianggap sekadar tren digital perlahan berubah menjadi refleksi sosial mengenai arah pembangunan Indonesia dan hubungan negara dengan generasi produktifnya sendiri.
Fenomena ini menjadi penting karena muncul pada saat Indonesia sedang menikmati bonus demografi. Pemerintah selama bertahun-tahun berbicara mengenai peluang emas ketika mayoritas penduduk berada dalam usia produktif. Pada periode 2030 hingga 2045, Indonesia diproyeksikan memiliki tenaga kerja muda dalam jumlah besar yang seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, inovasi, dan transformasi teknologi. Namun bonus demografi hanya akan menjadi kekuatan apabila tersedia pekerjaan berkualitas, sistem pendidikan yang relevan, serta ruang ekonomi yang mampu menyerap keterampilan generasi muda. Jika tidak, bonus demografi justru dapat berubah menjadi tekanan sosial dan ekonomi.
Di sinilah isu brain drain atau migrasi tenaga ahli mulai menjadi perhatian serius. Brain drain terjadi ketika tenaga kerja terampil, berpendidikan, dan produktif memilih bekerja atau menetap di luar negeri karena merasa negara lain menawarkan peluang yang lebih baik dibanding negara asalnya. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini bukan lagi sekadar perpindahan pekerja biasa, melainkan perpindahan sumber daya manusia yang seharusnya menjadi fondasi pembangunan nasional di masa depan.
Survei Populix memperlihatkan sinyal yang cukup jelas. Dari 1.000 responden yang semuanya menyatakan ingin pergi ke luar negeri, sebanyak 82% mengatakan alasan utamanya adalah pendapatan yang lebih tinggi. Sebanyak 62% ingin mengembangkan karier, sementara 61% ingin memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Mayoritas responden berasal dari kelompok usia 18 hingga 35 tahun dengan latar belakang pendidikan diploma, sarjana, dan magister. Ini menunjukkan bahwa keinginan untuk keluar bukan datang dari kelompok yang tidak memiliki keterampilan, melainkan justru dari mereka yang berada dalam usia paling produktif dan memiliki modal pendidikan yang relatif baik.
Fenomena tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi generasi muda dengan realitas ekonomi yang mereka hadapi. Selama bertahun-tahun, pendidikan dipromosikan sebagai jalan menuju mobilitas sosial. Anak muda didorong untuk kuliah, mengembangkan kemampuan, menguasai bahasa asing, hingga mengikuti perkembangan teknologi digital. Namun ketika memasuki pasar kerja, banyak yang menemukan bahwa pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keterampilan mereka atau tidak memberikan penghasilan yang dianggap layak.
Masalah itu terlihat dari kondisi ketenagakerjaan nasional. Indonesia memiliki sekitar 7 juta penganggur atau sekitar 4,76% dari total tenaga kerja. Yang menarik, sekitar 840.000 di antaranya merupakan lulusan sarjana. Tingkat pengangguran usia muda juga jauh lebih tinggi dibanding kelompok usia lainnya. Pengangguran usia 15 hingga 24 tahun berada di sekitar 16%, jauh di atas tingkat nasional. Data ini menunjukkan bahwa transisi dari pendidikan menuju pekerjaan formal berkualitas masih menjadi tantangan besar.
Di beberapa kota, persaingan kerja bahkan menjadi sangat ekstrem. Dalam sebuah bursa kerja di Bekasi, sekitar 25.000 pelamar datang untuk memperebutkan hanya 2.000 posisi pekerjaan. Gambaran tersebut memperlihatkan tekanan besar yang dirasakan generasi muda. Ketika lapangan pekerjaan terbatas sementara jumlah pencari kerja terus meningkat, sebagian orang mulai memandang luar negeri sebagai jalan keluar yang lebih realistis.
Tekanan ekonomi semakin terasa karena kualitas pekerjaan yang tersedia juga mengalami perubahan. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor informal berkembang pesat sebagai penyangga lapangan kerja. Banyak anak muda akhirnya bekerja sebagai pengemudi ojek daring, kurir makanan, pekerja lepas digital, hingga pekerjaan informal lainnya. Jumlah pekerja informal diperkirakan mencapai antara 430.000 hingga 2,3 juta orang dan empat dari setiap sepuluh pekerja informal merupakan anak muda.
Masalahnya, sektor informal sering kali tidak memberikan perlindungan sosial, stabilitas penghasilan, maupun prospek karier jangka panjang. Anak muda memang tetap bekerja, tetapi banyak yang merasa tidak benar-benar membangun masa depan yang stabil. Situasi ini menciptakan rasa ketidakpastian yang semakin besar, terutama bagi lulusan perguruan tinggi yang berharap memperoleh pekerjaan profesional sesuai bidang keahlian mereka.
Indonesia juga menghadapi perlambatan pada beberapa sektor yang sebelumnya menjadi simbol optimisme ekonomi baru. Sektor teknologi, misalnya, sempat dipandang sebagai masa depan ekonomi digital Indonesia. Startup tumbuh pesat, investasi mengalir deras, dan banyak talenta muda masuk ke industri tersebut. Namun ketika pendanaan startup anjlok hingga 66% pada 2024, gelombang efisiensi dan pemutusan hubungan kerja mulai bermunculan. Apa yang dulu dianggap sebagai simbol masa depan berubah menjadi sektor yang penuh ketidakpastian.
Kondisi global turut memperumit situasi domestik. Perlambatan ekonomi dunia, kenaikan suku bunga, ketegangan geopolitik, dan perang dagang memberi tekanan terhadap industri dalam negeri. Berdasarkan laporan prospek ekonomi global edisi April 2026, prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 dari World Bank berada di angka 4,7%, sedangkan perkiraan IMF berada di level 5,0%. Prediksi kedua lembaga internasional tersebut lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok oleh Pemerintah Indonesia dalam APBN 2026 sebesar 5,4%. Pada saat yang sama, tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan ancaman pelemahan ekspor memperbesar kekhawatiran dunia usaha.
Sementara itu, investasi asing yang masuk ke Indonesia belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dalam jumlah besar. Setelah larangan ekspor bijih nikel pada 2020, investasi asing langsung meningkat hingga 21% mencapai Rp900,2 triliun. Namun sebagian besar investasi tersebut masuk ke sektor padat modal seperti pertambangan dan hilirisasi berbasis sumber daya alam. Artinya, investasi memang tumbuh, tetapi efeknya terhadap penyerapan tenaga kerja tidak sebesar yang diharapkan.
Masalah lain yang sering disorot adalah deindustrialisasi dini. Pada 2004, kontribusi sektor manufaktur terhadap ekonomi Indonesia berada di kisaran 25 hingga 30 persen. Kini porsinya turun menjadi sekitar 18 persen. Penurunan ini penting karena industri manufaktur secara historis merupakan sektor yang paling efektif menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Ketika sektor manufaktur melemah, kemampuan ekonomi menciptakan pekerjaan formal berkualitas juga ikut menurun.
Dampaknya terlihat pada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dahulu pertumbuhan ekonomi 1% mampu menyerap sekitar 400.000 pekerja. Kini pertumbuhan 1% hanya menyerap sekitar 100.000 pekerja. Artinya ekonomi Indonesia tumbuh, tetapi pertumbuhan itu tidak lagi menghasilkan lapangan kerja sebanyak sebelumnya. Ini menjadi salah satu sumber frustrasi utama generasi muda.
Fenomena brain drain juga terkait erat dengan kualitas institusi. Banyak anak muda tidak hanya membandingkan gaji, tetapi juga membandingkan kualitas hidup, kepastian hukum, transportasi publik, birokrasi, hingga meritokrasi. Negara-negara seperti Singapura, Australia, Thailand, Malaysia, hingga Irlandia dipandang menawarkan sistem kerja yang lebih profesional, peluang karier lebih jelas, dan lingkungan hidup yang lebih nyaman.
Dalam survei kawasan ASEAN, anak muda Indonesia disebut sebagai kelompok yang paling tidak puas terhadap sistem politik negaranya sendiri. Mereka juga memiliki tingkat optimisme paling rendah terhadap masa depan ekonomi nasional serta menganggap ketimpangan pendapatan di Indonesia sebagai salah satu yang paling tidak adil. Ketika rasa percaya terhadap masa depan mulai melemah, migrasi menjadi pilihan yang semakin rasional.
Masalah brain drain sebenarnya bukan hanya soal jumlah orang yang pergi. Yang lebih penting adalah siapa yang pergi. Jika yang keluar adalah tenaga kerja dengan pendidikan tinggi, kemampuan teknologi, pengalaman global, dan produktivitas tinggi, maka Indonesia kehilangan bagian paling strategis dari modal manusianya. Kehilangan ini tidak langsung terlihat dalam satu atau dua tahun, tetapi dampaknya dapat terasa dalam jangka panjang melalui melemahnya inovasi, produktivitas, kualitas riset, hingga daya saing ekonomi nasional.
Dalam indeks modal manusia Bank Dunia tahun 2020, skor Indonesia berada di angka 0,5, masih di bawah beberapa negara ASEAN lainnya. Skor ini mengukur seberapa efektif suatu negara mengembangkan potensi sumber daya manusianya. Ketika negara gagal mempertahankan talenta terbaiknya, perbaikan kualitas modal manusia menjadi jauh lebih sulit.
Kondisi ini juga memengaruhi daya tarik investasi global. Banyak perusahaan teknologi internasional memilih memperluas investasi ke Vietnam, Malaysia, atau Thailand. Salah satu alasan yang sering disebut adalah kualitas sumber daya manusia dan kesiapan ekosistem industri. Vietnam, misalnya, berhasil menarik investasi manufaktur teknologi besar karena memiliki kombinasi antara tenaga kerja industri, kebijakan ekspor, dan integrasi rantai pasok global.
Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar karena ukuran pasar domestiknya sangat besar. Namun pasar besar saja tidak cukup. Ekonomi modern membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi, sistem pendidikan yang relevan, birokrasi efisien, serta kepastian hukum yang kuat. Ketika faktor-faktor tersebut belum berkembang optimal, negara lain menjadi lebih menarik bagi talenta muda Indonesia.
Meski demikian, migrasi tidak selalu harus dipandang sepenuhnya negatif. Dalam banyak kasus, diaspora dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila mampu membangun jaringan global, transfer pengetahuan, investasi, dan koneksi internasional. Banyak negara berhasil memanfaatkan diaspora mereka sebagai aset pembangunan nasional. Tantangannya adalah bagaimana memastikan hubungan antara diaspora dan negara asal tetap kuat.
Di sinilah kebijakan publik menjadi sangat penting. Pemerintah Indonesia mulai membangun berbagai program pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan, pelatihan bahasa, hingga perlindungan pekerja migran. Gagasan mengenai kewarganegaraan ganda juga mulai dibicarakan sebagai salah satu cara mempertahankan hubungan dengan diaspora Indonesia di luar negeri.
Namun kebijakan teknis saja kemungkinan tidak cukup. Persoalan utama tetap berada pada kualitas peluang ekonomi domestik. Selama pekerjaan berkualitas masih terbatas, biaya hidup terus meningkat, dan mobilitas sosial terasa semakin sulit, keinginan untuk pergi kemungkinan akan terus tumbuh.
Indonesia membutuhkan strategi pembangunan yang lebih berorientasi pada penciptaan pekerjaan produktif. Reindustrialisasi menjadi penting agar sektor manufaktur kembali mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Hilirisasi juga perlu diperluas tidak hanya di pertambangan, tetapi juga pada sektor pertanian, pangan, teknologi, dan ekonomi kreatif agar menciptakan nilai tambah lebih luas.
Sistem pendidikan harus lebih terhubung dengan kebutuhan industri. Ketimpangan antara keterampilan lulusan dan kebutuhan pasar kerja menjadi salah satu masalah utama. Banyak lulusan perguruan tinggi kesulitan masuk ke dunia kerja karena kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi modern.
Perbaikan birokrasi dan kepastian hukum juga menjadi faktor penting. Banyak investor maupun profesional global mempertimbangkan stabilitas regulasi sebelum memutuskan membangun usaha atau karier di suatu negara. Ketika proses bisnis dianggap rumit, biaya investasi tinggi, dan kepastian hukum lemah, maka daya saing ekonomi ikut menurun.
Fenomena “Kabur Aja Dulu” bukan sekadar soal anak muda ingin pindah negara. Fenomena itu adalah cermin dari kegelisahan sosial yang lebih besar mengenai masa depan pekerjaan, kualitas hidup, dan arah pembangunan Indonesia. Generasi muda hari ini hidup dalam dunia yang sangat terbuka. Mereka bisa membandingkan standar hidup lintas negara hanya melalui layar telepon genggam. Mereka melihat bagaimana negara lain membangun transportasi publik, sistem pendidikan, perlindungan pekerja, hingga kualitas ruang hidup perkotaan.
Karena itu, kompetisi mempertahankan talenta tidak lagi hanya terjadi antarperusahaan, tetapi antarnegara. Negara yang mampu menyediakan peluang ekonomi, meritokrasi, dan kualitas hidup lebih baik akan memenangkan persaingan mendapatkan sumber daya manusia terbaik.
Indonesia masih memiliki waktu untuk membalik keadaan. Negara ini memiliki populasi muda besar, pasar domestik luas, sumber daya alam melimpah, dan posisi strategis di Asia. Namun semua potensi itu membutuhkan satu hal yang paling penting, yaitu kemampuan menciptakan harapan. Sebab pada akhirnya, sebagian besar anak muda tidak benar-benar ingin meninggalkan tanah kelahirannya. Mereka hanya ingin merasa bahwa masa depan mereka masih mungkin dibangun di negeri sendiri.
