(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Program SKALA menggelar diseminasi hasil studi baseline terkait kolaborasi multipemangku kepentingan dalam pengarusutamaan gender dan inklusi sosial. Kegiatan ini berlangsung di Kantor PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (25/5/2026).
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan responsif gender. Studi ini dilakukan untuk mengkaji kondisi di lapangan, termasuk sejauh mana peran OMS dalam proses perencanaan pembangunan.
Ia menambahkan, penelitian yang dilakukan secara independen oleh SMERU Research Institute tersebut memetakan tingkat keterlibatan masyarakat, khususnya OMS dan kelompok disabilitas, dalam proses perencanaan. Hasilnya menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan meningkatkan partisipasi publik.
Di sisi lain, Peneliti Senior SMERU, Palmira Permata Bachtiar, mengungkapkan bahwa studi yang dilakukan pada 2024 masih menemukan sejumlah tantangan. Partisipasi masyarakat dinilai relatif aktif di tingkat desa dan kota, namun masih terbatas di tingkat provinsi.
Selain itu, Palmira juga menyoroti masih kurangnya akses dan akomodasi yang memadai bagi penyandang disabilitas di berbagai daerah. Meski demikian, ia mencatat adanya kemajuan pada 2026 dengan terbitnya surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang memberikan panduan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang diharapkan dapat mendorong inklusi yang lebih bermakna.
Ia menegaskan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial bukan hanya tanggung jawab dinas tertentu, melainkan harus menjadi komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di semua tingkatan pemerintahan.
Melalui hasil studi ini, pemerintah diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
