(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah Australia menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Indonesia dalam mendorong pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan First Secretary Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Elena Martin Avilla, dalam acara diseminasi hasil studi baseline kolaborasi multipemangku kepentingan untuk pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Elena menegaskan bahwa pihaknya mengapresiasi komitmen kuat Indonesia dalam memastikan pembangunan yang melibatkan semua kelompok, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya.
Menurutnya, pembangunan inklusif memberikan ruang bagi setiap individu untuk terlibat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan inklusif tidak hanya bergantung pada kebijakan dan komitmen institusi, tetapi juga membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, komunitas, serta mitra pembangunan.
Melalui Program SKALA—kemitraan Australia-Indonesia untuk percepatan layanan dasar—Australia turut mendukung penguatan tata kelola pemerintahan serta penyediaan layanan publik yang inklusif, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Selain itu, Australia juga mendorong kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak kelompok rentan. Hasil studi yang dipresentasikan dinilai menjadi kontribusi penting dalam memperkuat pengarusutamaan gender, inklusi disabilitas, dan inklusi sosial di Indonesia.
Studi tersebut juga mengidentifikasi berbagai peluang dan tantangan dalam meningkatkan partisipasi, koordinasi, serta kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.
Elena berharap temuan ini dapat menjadi landasan untuk memperkuat kemitraan strategis lintas sektor, memperluas partisipasi yang bermakna, serta mendorong perencanaan dan implementasi pembangunan yang semakin inklusif.
Ia juga menekankan bahwa kemitraan Australia dan Indonesia melalui Program INKLUSI bertujuan memastikan kesetaraan hak penyandang disabilitas benar-benar terwujud dalam praktik di lapangan.
