(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan transformasi budaya kerja melalui kebijakan Work From Home (WFH) guna menjaga efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung efisiensi aktivitas ekonomi nasional. Dalam rapat koordinasi yang membahas evaluasi kebijakan tersebut serta penyiapan paket stimulus triwulan II dan semester II tahun 2026, sejumlah langkah lanjutan disiapkan untuk memastikan roda ekonomi tetap bergerak optimal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hasil evaluasi selama dua bulan terakhir menunjukkan dampak positif dari kebijakan WFH, termasuk penurunan konsumsi bahan bakar jenis Pertalite hingga 9 persen pada April 2026. Atas dasar tersebut, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan WFH selama dua bulan ke depan.
Kebijakan lanjutan ini akan segera ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait, termasuk penerapannya di sektor swasta. Selain itu, pemerintah juga melakukan penyesuaian prioritas melalui refocusing anggaran sebagai bagian dari transformasi budaya kerja.
Dalam rapat tersebut, pemerintah turut membahas sejumlah stimulus ekonomi yang akan digulirkan pada triwulan II dan semester II tahun 2026. Salah satunya adalah insentif perpajakan bagi penulis berupa Pajak Penghasilan (PPh) Final atas royalti sebesar 1,5 persen.
Di sektor transportasi, pemerintah menyiapkan berbagai insentif untuk mendorong mobilitas masyarakat. Pada periode liburan sekolah, dialokasikan anggaran sebesar Rp190,5 miliar dengan target penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Diskon tiket kereta api sebesar 30 persen berlaku untuk perjalanan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Sementara itu, angkutan laut melalui PT Pelni mendapat potongan tarif 30 persen hingga 15 Agustus 2026, dan angkutan penyeberangan ASDP memperoleh pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada periode yang sama.
Untuk periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp161,4 miliar dengan target hampir 2,9 juta penerima manfaat. Diskon serupa juga diberlakukan pada moda transportasi kereta api, laut, dan penyeberangan dengan periode yang telah disesuaikan.
Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan stimulus di sektor transportasi udara melalui kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Pada periode liburan sekolah, anggaran yang disiapkan mencapai Rp472,7 miliar dengan target 2,3 juta penumpang. Sedangkan untuk periode Nataru, anggaran meningkat menjadi Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang, disertai tambahan diskon biaya jasa bandara hingga 50 persen.
Di bidang ketenagakerjaan, evaluasi Program Magang Nasional menunjukkan respons positif dari peserta dan dunia usaha, serta kontribusinya dalam memperkuat keterkaitan antara pendidikan dan industri. Program ini akan dilanjutkan pada Juli 2026 dengan target 150.000 peserta dan dukungan anggaran sebesar Rp4,14 triliun.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program vokasi nasional bagi 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan total anggaran sekitar Rp2,12 triliun. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan kesiapan tenaga kerja nasional dalam menghadapi dinamika pasar kerja.
