(Vibizmedia – Jakarta) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyatakan dukungan terhadap kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Namun, pemerintah diminta segera memperjelas mekanisme implementasi untuk mencegah tekanan lebih lanjut terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.
Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, mengungkapkan harga TBS petani swadaya saat ini anjlok ke kisaran Rp1.800 hingga Rp2.200 per kilogram, turun antara Rp600 hingga Rp1.500 per kilogram.
“Dengan harga pokok produksi sekitar Rp2.000 per kilogram, kondisi ini membuat petani sudah merugi,” ujar Gulat usai Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Ia menegaskan, petani sawit swadaya menjadi kelompok yang paling terdampak karena tidak memiliki kepastian kontrak pembelian seperti petani plasma atau yang bermitra. Saat ini, harga TBS petani plasma masih berada di kisaran Rp3.600 per kilogram.
“Petani bermitra masih memiliki perlindungan melalui Permentan Nomor 13 Tahun 2024. Sementara petani swadaya yang menguasai sekitar 93 persen kebun sawit rakyat justru paling terpukul,” katanya.
Menurut Gulat, anjloknya harga TBS tidak sejalan dengan tren harga minyak sawit mentah (CPO) global yang justru sedang menguat.
“Harga CPO dunia saat ini sedang bagus. Jika dikonversi, seharusnya harga domestik bisa sekitar Rp15.800 per kilogram, namun kenyataannya hanya berada di kisaran Rp11 ribu. Ini tidak rasional,” ujarnya.
Ia menilai, penurunan harga dipicu oleh bottleneck informasi dan meningkatnya spekulasi pasar pascapengumuman kebijakan DSI. Minimnya kejelasan mekanisme membuat pelaku usaha menahan pembelian dan menekan harga di tingkat petani.
“Beberapa jam setelah pengumuman Presiden pada 20 Mei, harga langsung turun Rp400, lalu turun lagi hingga Rp1.500 dalam beberapa hari. Padahal ekspor tetap berjalan dan implementasi penuh baru akan dimulai pada Januari 2027,” jelasnya.
Meski demikian, Apkasindo menegaskan dukungan terhadap pembentukan DSI sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar sawit global.
“Petani mendukung DSI, tetapi penjelasan harus cepat dan jelas. Jangan sampai petani menjadi korban ketidakpastian kebijakan,” tegas Gulat.
Ia menilai DSI berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperbaiki tata kelola sawit nasional sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global.
“Selama ini kita menjual sawit secara terpisah tanpa kendali harga. Jika DSI berjalan optimal, Indonesia bisa memiliki kendali yang lebih kuat,” katanya.
Apkasindo juga mengapresiasi langkah cepat Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang mengumpulkan asosiasi petani, pelaku usaha, serta Satgas Pangan Polri untuk meredam gejolak harga.
“Setelah pertemuan ini, situasi semakin jelas. Jika masih ada pihak yang menekan harga, patut dipertanyakan komitmennya terhadap kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Ia turut mendukung pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli TBS di bawah harga wajar.
“Dengan kondisi harga global yang baik dan ekspor yang tetap berjalan, tidak ada alasan untuk menekan harga petani,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan pemerintah telah menyepakati sejumlah poin penting bersama para pemangku kepentingan, antara lain penegasan bahwa PT DSI berperan sebagai pengelola tanpa mengambil keuntungan dari transaksi ekspor, serta memastikan aktivitas ekspor tetap berjalan normal selama masa transisi.
Pemerintah juga berharap pelaku usaha segera menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai dengan harga acuan CPO di masing-masing wilayah.
“Kami berharap setelah penjelasan ini, kekhawatiran pelaku usaha mereda dan harga TBS kembali normal,” ujar Sudaryono.
